Kala Aksi Walk Out Anggota Dewan DKI Berbalik Jadi Bumerang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi walk out para anggota DPRD DKI Jakarta yang diniatkan untuk memberi "efek jera" pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), justru berbalik arah menjadi bumerang.

Mereka ramai-ramai keluar ruang rapat ketika Fraksi PSI hendak membacakan pandangan umum di sidang paripurna DPRD DKI, Senin (14/12/2020) lalu.

Belakangan, banyak pihak mengkritik aksi tersebut. Apalagi melihat latar belakang kekesalan terhadap PSI karena batalnya kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI.

Menggali kubur sendiri

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, anggota Dewan yang walk out malah merugikan citra mereka sendiri dan partai.

Dengan memprotes PSI, terlihat bahwa ada keinginan dari anggota Dewan untuk naik gaji di tengah pandemi.

PSI sebelumnya yang mengungkap ke publik wacana kenaikan gaji anggota Dewan di dalam Rancangan Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.

"Masyarakat akan melihat mana partai yang mengawal anggaran rakyat dan mana yang hanya memikirkan dirinya sendiri," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Bela Diri Fraksi di DPRD DKI soal Aksi Walk Out Saat PSI Bacakan Pandangan

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, aksi walk out tersebut sebagai sikap yang kekanak-kanakan.

Ia juga menilai, sikap para anggota Dewan tersebut semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk menaikkan gaji dan tunjangan melalui RKT 2021 yang dikritisi oleh PSI.

"Semakin kelihatan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis," katanya.

Memalukan

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan kekecewaannya kepada para wakil rakyat tersebut.

Ia menilai aksi protes terhadap PSI yang menantang kenaikan gaji di tengah pandemi sebagai aksi yang memalukan.

"Itu sangat memalukan sekali. Anak-anak muda itu kan lagi berjuang untuk kritis, kemudian dipojokkan oleh partai besar. Bagaimana wakil rakyat kok kelakukannya seperti itu," ujar Abdillah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Partai yang baru dibentuk pada tahun 2014 tersebut faktanya hanya memiliki total delapan kursi di Kebon Sirih.

Abdillah menegaskan bahwa sikap PSI yang buka-bukaan soal anggaran fantastis untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam RKT 2021 adalah sikap yang benar.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out