Gubernur Banten: Ada Sanksi Denda hingga Pidana bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

TANGERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan, semua masyarakat di Banten wajib menjalani vaksinasi Covid-19. Dia menegaskan, akan ada sanksi denda hingga pidana bagi orang-orang yang menolak vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.

"Kemarin kita sudah dengarkan bahwa hukumnya wajib, berdasarkan pernyataan Presiden (Joko Widodo) karena sudah ada undang-undangnya. Ada tiga UU yang menegaskan soal itu Ada pidananya, ada sanksi dendanya, sudah jelas itu," kata Wahidin, Kamis (14/1/2021).

Kendati demikian, Wahidin tidak menjelaskan secara rinci undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian sanksi tersebut.

Baca juga: Vaksinasi di Tangerang Sempat Ricuh, Gubernur Banten dan Wartawan Bersitegang

Dia juga tidak menjelaskan apakah Provinsi Banten akan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal kewajiban vaksinasi dan pemberian sanksi yang dimaksud.

"Kalau pendekatannya dia enggak mau ya sudab jelas undang-undangnya. Penegak (hukumnya) ada kapolda," kata Wahidin.

Pemerintah Provinsi Banten akan mulai melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada 15 Januari 2021 atau Jumat besok. Mereka yang divaksinasi pada tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan

Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sudah menerima 14.560 dosis vaksin jenis Sinovac asal China.

Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten dan Tangerang Selatan yang beratasan dengan Jakarta diprioritaskan mendapat vaksin Covid-19. Tangerang Selatan diperkirakan mendapatkan 8.901 dosis vaksin. Kota Serang mendapat 3.800 dosis.

Baca juga: Terkendala Usia, Gubernur Banten Tak Bisa Menjalani Vaksinasi Covid-19

Enam kabupaten/kota lainnya baru akan mendapatkan vaksin Covid-19 pada pekan ketiga Januari 2021.