Wagub DKI: Larangan Ondel-ondel untuk Ngamen sebagai Bentuk Apresiasi Budaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kebijakan melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen adalah bentuk apresiasi terhadap budaya.

Dia menjelaskan, ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi harus ditempatkan di tempat yang tinggi dan tidak digunakan untuk mengamen.

"Kebijakan (melarang ondel-ondel sarana ngamen) ini diambil justru untuk mengapresiasi dan menempatkan ondel-ondel sebagai budaya luhur kita, budaya bangsa, termasuk budaya Betawi di tempat yang baik," kata Riza dalam keterangan suara, Minggu (28/3/2021).

Riza mengatakan, ondel-ondel tidak semestinya digunakan untuk mengamen atau bahkan mengemis dan meminta-minta.

Baca juga: Bakal Ditertibkan, Pengamen Ondel-ondel Ditawari Ikut Sanggar Betawi

Riza mengatakan, Pemprov akan mencari solusi untuk para seniman ondel-ondel yang sering mengamen agar bisa tetap eksis dengan kesenian, tetapi tidak mengurangi nilai budaya dari ondel-ondel.

"Kami akan carikan tempat bagi mereka (pengamen ondel-ondel) yang selama ini mengamen dan sebagainya. Dinas Kebudayaan sudah membuat satu konsep yang baik," kata Riza.

Menurut Riza, pelarangan mengamen dengan ondel-ondel diambil Pemprov DKI karena banyaknya gangguan dari pengamen ondel-ondel di pinggir jalan sehingga pertunjukan yang dulunya dianggap sakral kini dinilai sebagai gangguan oleh sebagian masyarakat.

"Kami tidak ingin ondel-ondel ini hadir di jalan," ucap Riza.

Baca juga: Sejarah Ondel-ondel Betawi: Dari Perayaan Panen, Kini Dilarang sebagai Sarana Ngamen

Pemprov DKI resmi memberikan sosialisasi larangan ondel-ondel dijadikan sebagai sarana mengamen melalui akun resmi Instagram Satpol PP DKI Jakarta @satpolpp.dki pada Rabu (24/3/2021) lalu.

Dalam unggahan di akun itu disebutkan bahwa ondel-ondel perlu dijaga dan dilestarikan dari tangan-tangan sekelompok orang yang menggunakan ondel-ondel sebagai sarana mengamen, mengemis, atau meminta uang.

Perda sanksi yang digunakan adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.