Ketika Jalur Road Bike Bikin Mangkel Sesama Pesepeda, Merasa Didiskriminasi Berdasarkan Harga

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalur sepeda khusus road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang juga diprotes oleh pesepeda.

Pasalnya jalur tersebut tidak bisa dilalui oleh pesepeda biasa. Hanya yang berjenis road bike saja yang diperbolehkan melintas di sepanjang JLNT.

Pantauan Kompas.com pada Minggu (6/6/2021) pagi, pencegatan sepeda non-road bike untuk masuk di JLNT sudah terlihat di flyover masuk di Jalan dr. Satrio di depan Casablanca.

Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan juga siaga di bawah flyover keluar di depan pintu masuk Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak dan juga di depan Citywalk Sudirman.

Baca juga: Pesepeda Mulai Tertib Berlalu Lintas Saat Hari Pertama Uji Coba Road Bike Keluar Jalur Sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin

Para petugas menggunakan pengeras suara meminta agar setiap jenis sepeda non-road bike diminta keluar jalur khusus road bike.

Pesepeda merasa didiskriminasi

Kebijakan JLNT hanya untuk pesepeda tertentu membuat para pesepeda non-road bike merasa didiskriminasi.

Seorang pesepeda non-road bike, Darta yang dikeluarkan dari JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang merasa kebijakan tersebut berorientasi pada jenis sepeda mahal saja.

"Harga road bike itu minimal Rp 25 juta lho, saya merasa dibedakan," kata Darta.

Dia merasa tak perlu keluar jalur karena jenis sepeda yang dia gunakan juga bisa melaju dengan baik.

Apa yang diungkapkan Darta juga dirasakan oleh rekannya Yono. Dia merasa kesal lantaran harus dikeluarkan dari jalur khusus road bike.

Baca juga: Pengamat: Kebijakan Lintasan Road Bike Diskriminatif, Harus Segera Dihentikan!

"Mangkel saya, tiba-tiba disuruh keluar karena sepeda saya berbeda (bukan jenis road bike)," tutur Yono.

Dia mengatakan kebijakan jalur khusus road bike sangat diskriminatif terhadap pesepeda lainnya.

"Sangat diskriminatif, karena kan sebenarnya bisa kami diberikan jalur lambat," kata dia.

Diminta untuk dihentikan

Pengamat Kebijakan Publik Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan lintasan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang diskriminatif.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan kebijakan tersebut sebelum menimbulkan kekacauan.