Kompleksnya Penanganan Banjir akibat Luapan Sungai Ciliwung Selama Masa Kepemimpinan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Sungai Ciliwung kerap dijadikan kambing hitam oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setiap Ibu Kota dilanda banjir.

Banjir terakhir yang menggenangi DKI Jakarta tepatnya di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada 23 Juni 2021, juga disebut karena luapan Sungai Ciliwung.

Lantas, seperti apa usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani banjir akibat luapan Sungai Ciliwung?

Baca juga: Sungai Ciliwung yang Disebut Biang Banjir Jakarta, Ternyata Punya Pesona

Gubernur DKI Anies Baswedan hendak menormalisasi Ciliwung pada 2018, setelah proyek itu berhenti sementara pada tahun sebelumnya.

Namun, saat itu, dia menggunakan istilah yang berbeda dengan gubernur-gubernur pendahulunya.

Anies memperkenalkan istilah baru, yakni naturalisasi.

Baca juga: Janji-janji Anies yang Dipertanyakan, dari Hentikan Reklamasi hingga Laksanakan Naturalisasi Sungai

Tak hanya beda istilah, skema penanganan Sungai Ciliwung juga sempat akan digarap dengan hal yang berbeda.

Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI sempat menormalisasi Ciliwung dengan cara melebarkan sungai dengan memasang turap beton, pada tahun 2013-2017.

Anies kemudian hanya menyetujui pelebaran sungai, tapi menolak betonisasi pinggir sungai.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan itu, betonisasi dapat merusak ekosistem sungai.

Baca juga: Saat Naturalisasi Sungai ala Anies Tidak Maksimal dan Jakarta Tergenang. . .

Di satu sisi, menurut Anies, naturalisasi dapat menghidupkan ekosistem sungai.

Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana, artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujar Anies di Monas pada 2 Mei 2019.

Meski sudah mengenalkan istilah baru itu, tetapi naturalisasi Ciliwung tak kunjung terlaksana bahkan hingga saat ini.

Baca juga: Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?

Padahal, pada tahun 2020, Jokowi menginstruksikan normalisasi semua sungai di Jakarta dilanjutkan.