3 Ketegangan Hubungan BEM dan Rektorat UI Setahun Terakhir

DEPOK, KOMPAS.com – Jagat media sosial ramai oleh perbincangan mengenai BEM UI, yang baru saja merilis kritik berupa meme dan poster bertajuk “Jokowi, King of Lip Service”. Warganet, seperti biasa, terbelah dalam pertarungan olok-olok, membuat “BEM UI” jadi trending topic di Twitter seharian.

Seperti biasa pula, BEM UI harus merasakan hubungan panas-dingin dengan Rektorat UI. Walaupun hari libur, hari Minggu (27/6/2021) kemarin, sejumlah pengurus BEM UI yang dianggap terlibat dalam terbitnya poster dan meme kritik itu dipanggil pihak kemahasiswaan kampus.

Baca juga: Rektorat Nilai Postingan Jokowi The King of Lip Service BEM UI Kurang Tepat

Kompas.com mencatat ketegangan hubungan BEM dan Rektorat UI setahun terakhir, yang hampir setiap kali muncul menyusul sikap kritis BEM terhadap Pemerintahan Joko Widodo.

Kritik BEM UI soal Papua

BEM UI pada Juni 2020 menggelar diskusi soal rasisme hukum dan kekerasan negara terhadap orang-orang Papua. Dalam diskusi tersebut, BEM menghadirkan Veronica Koman, aktivis hak asasi manusia yang gencar mengadvokasi hak-hak bangsa Papua. Saat ini Veronica jadi buron Indonesia di luar negeri.

Selain Veronica, BEM juga mengundang Gustaf Kawer, pengacara HAM Papua; serta seorang tahanan politik Papua yang tidak dibeberkan identitasnya.

UI turun tangan. Secara terang-terangan, UI mengambil sikap berseberangan dan enggan membela BEM.

"Pertimbangan dan perencanaan yang tidak matang, diikuti dengan kecerobohan dalam proses pelaksanaannya, telah menyebabkan diskusi yang diselenggarakan oleh BEM UI tersebut menghadirkan pembicara yang tidak layak," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia dalam keterangan tertulis pada 8 Juni 2020.

"Bersama ini dinyatakan bahwa kegiatan diskusi tersebut, berikut apapun yang dibahas dan dihasilkan, tidak mencerminkan pandangan dan sikap UI sebagai suatu institusi dan tidak menjadi tanggung jawab UI," kata dia.

Baca juga: Kembali Bantah Bela FPI, BEM UI: Kami Mengecam Kekerasan Berlatar Agama

Kontroversi itu kemudian menimbulkan polemik lebih lanjut. Sejumlah dosen membentuk aliansi untuk kebebasan akademik dan berpendapat untuk menentang sikap rektorat yang dianggap tak kondusif bagi tumbuhnya pengetahuan.

“Aliansi Dosen UI untuk Kebebasan Akademik dan Kebebasan Berpendapat mendukung yang telah menyelenggarakan diskusi publik #PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua pada Sabtu, 6 Juni 2020 melalui kanal YouTube BEM UI. Kami mengapresiasi BEM UI dalam menentukan topik dan narasumber diskusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan kebebasan akademik civitas akademika UI,” tulis mereka dalam keterangannya.

Kontroversi pakta integritas

Pada September 2020, giliran Rektorat UI yang bikin kontroversi dengan menerbitkan pakta integritas bagi para mahasiswa baru, yang wajib mereka tanda tangani di atas meterai.

Pakta integritas itu belakangan diketahui sebagai blunder internal rektorat. Namun, mahasiswa kadung membubuhkan tanda tangan di atas meterai.

Padahal, isi pakta integritas itu multitafsir dan kontroversial. Sebagian pasalnya menyinggung hal-hal yang berkaitan dalam polemik diskusi soal Papua yang digelar BEM UI, di antaranya soal politik praktis, tatanan bernegara, hingga kegiatan mahasiswa mesti atas izin resmi pimpinan kampus. Jika pasal-pasal bermasalah itu dilanggar, konsekuensi terberat adalah pemecatan/drop-out.

Warganet terbelah. Mereka yang pro dengan pemerintah sebagian besar mengamini upaya ini. Namun mereka yang kontra menunjukkan pembelaan terhadap BEM UI

Ketua BEM UI ketika itu, Fajar Adi Nugroho, berinisiatif “menggugat” langkah rektorat dengan membentuk forum-forum diskusi bersama mahasiswa baru. Ia dan jajaran kemudian berjanji mengadvokasi masalah ini ke rektorat.