3 Ketegangan Hubungan BEM dan Rektorat UI Setahun Terakhir

Baginya, tidak ada urgensi sama sekali menerbitkan pakta integritas bagi mahasiswa baru. Sudah banyak peraturan di UI yang mengatur soal perilaku mahasiswa.

"Kami rasa juga penting untuk kemudian mencari tau kenapa bisa pakta ini dirilis dan disusun dan disebarkan kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020," ujar Fajar dalam diskusi virtual yang digelar Iluni UI, Senin, 21 September 2020.

"Itu sangat tidak diperlukan kembali sebenarnya dan justru menakut-nakuti mahasiswa yang baru saja mengenyam pendidikan tinggi di UI," ujarnya.

Kritik janji Jokowi tidak sesuai realitas

Terbaru, BEM UI mengkritik sejumlah janji Jokowi yang belakangan malah terbukti sebaliknya, dalam poster berhias meme “Jokowi, King of Lip Service”.

BEM UI menyindir sejumlah hal. Pertama, soal maraknya represi terhadap aksi demonstrasi padahal Jokowi pada 2012 lalu mengaku “rindu didemo”. Kedua, tentang bertambahnya pasal karet dalam UU ITE, padahal Jokowi mengaku meminta DPR agar UU ITE direvisi untuk memenuhi rasa keadilan.

Ketiga, Jokowi janji memperkuat KPK. Namun saat ini KPK justru dinilai telah dilemahkan dan sarat masalah.

Terakhir, soal UU Cipta Kerja yang menuai polemik. Jokowi meminta pihak yang mempermasalahkannya menggugat ke MA. Namun pemerintah pula yang meminta MK menolak semua gugatan UU Cipta Kerja.

Buntut poster ini, rektorat memanggil 10 mahasiswa untuk "dibina".

"Sehubungan dengan beredarnya yang dikeluarkan BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI, dengan ini kami memanggil saudara pada Minggu, 27 Juni 2021," bunyi surat pemanggilan tersebut.

"Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," ujar Amelita Lusia kepada Kompas.com kemarin.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita.

Wakil Ketua Departemen Aksi dan Propaganda UI, Fathan Mubina, menganggap wajar jika hal ini berujung viral.

“Polanya begitu dari dulu kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya,” kata Fathan kepada Tribun Jakarta, kemarin.

“Jadi ini sebagai kritik seharusnya Presiden tegas dengan pernyataanya,” ujar dia.