Depok Berharap Kemenkes Bantu Alih Fungsi Pusdiklat Kemendikbud untuk Tempat Isolasi Pasien Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok berharap agar Kementerian Kesehatan membantu alih fungsi fasilitas-fasilitas negara yang ada di Depok menjadi tempat isolasi terkendali bagi pasien Covid-19.

Hal ini sehubungan dengan arahan Kemenkes kepada pemerintah-pemerintah daerah agar membangun rumah sakit lapangan, yang dinilai Pemkot Depok kurang realistis sebab syarat dan kebutuhannya cukup berat.

"Kementerian Kesehatan kami berharap saat ini silakan mengasistensi daerah-daerah. Misalnya, banyak tempat fasilitas negara, dalam hal ini kalau di Depok misalnya ada fasilitas Kemendikbud di Bojongsari, silakan diasistensi," jelas juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada Kompas.com.

Baca juga: Tanggapi Kemenkes, Pemkot Depok: Syarat Bangun RS Lapangan Berat, Cari Nakes Juga Sulit

"Kami dari dulu mengakses itu, tempat pelatihan yang di Bojongsari, untuk tempat isolasi, sulit. Kami mudah berkoordinasi alhamdullilah selama ini dengan Universitas Indonesia," jelasnya.

Pemkot Depok memang sudah lama menargetkan Gedung Pusdiklat Kemendikbud di Bojongsari itu sebagai tempat isolasi terkendali, yakni triwulan terakhir 2020.

Namun, hingga kini, penjajakan yang dilakukan berbulan-bulan lalu itu tak kunjung menemui titik terang.

Pemkot Depok akhirnya saat ini punya 3 lokasi isolasi terkendali, yang seluruhnya memanfaatkan aset milik Universitas Indonesia.

Ketiganya, yakni Pusat Studi Jepang UI, Wisma Makara UI, dan Asrama Mahasiswa UI/Wisma Makara 2, dengan kolaborasi bersama BNPB dan Pemprov Jawa Barat.

Baca juga: Dikritik Netizen, Wakil Wali Kota Depok Batal Rilis Lagu Berjudul Oh, Arofah

Pemkot Depok harus bekerja sama dengan pihak lain karena mengklaim tak punya aset daerah yang representatif.

Sebagai perbandingan, misalnya, Kota Bekasi cukup leluasa mendirikan RS darurat lantaran punya aset berupa Stadion Patriot Candrabhaga.

DKI Jakarta mengalihfungsikan sejumlah rusun milik pemprov untuk tempat isolasi terkendali.

"Kita tidak memiliki tempat diklat, kalau aset pemkot. Kalau seperti balai rakyat atau semacamnya itu ada, cuma kan tidak representatif. Seperti Wisma Makara UI itu yang representatif," kata Dadang.