Tanggapi Kemenkes, Pemkot Depok: Syarat Bangun RS Lapangan Berat, Cari Nakes Juga Sulit

Kompas.com - 16/07/2021, 17:51 WIB
Tenaga kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Koja, Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja menjadi rumah sakit (RS) khusus untuk pasien virus corona (Covid-19) sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemkes). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTenaga kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Koja, Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja menjadi rumah sakit (RS) khusus untuk pasien virus corona (Covid-19) sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemkes).

DEPOK, KOMPAS.com - Pembuatan rumah sakit lapangan dan RS darurat bukan jadi prioritas saat ini di Kota Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah agar membangun RS lapangan untuk merespons kedaruratan pandemi Covid-19 saat ini.

"Terkait RS Lapangan/RS Darurat, syaratnya tidak mudah ya. Syaratnya cukup berat," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada Kompas.com pada Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Depok Sudah Tambah Ratusan Tempat Tidur Pasien Covid-19, tapi Tetap Tak Cukup...

Dadang membeberkan sejumlah faktor. Faktor mendasar ialah susahnya mencari tenaga dokter maupun perawat dan menyiapkan sarana dan prasarana.

"Tidak hanya di Depok, tapi se-Jabodetabek untuk SDM itu mengalami kesulitan. Kita menambah bed di RS, kita harus merekrut lagi SDM-SDM tenaga kesehatan. Jadi persoalan SDM juga menjadi persoalan utama," kata dia.

Lalu, soal "rumah sakit pengampu". Rumah sakit pengampu nantinya jadi semacam pengelola RS lapangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dengan kondisi saat ini, sulit untuk menunjuk RS tertentu sebagai RS pengampu.

Pasalnya, manajemen setiap RS di Depok saat ini juga tengah berjibaku menyelesaikan masalah yang dialami internal mereka lantaran derasnya arus pasien Covid-19.

Akan sangat berat bagi RS-RS itu jika ditunjuk jadi pengampu RS lapangan.

Dadang justru berharap supaya Kementerian Kesehatan membantu pemerintah daerah mengalihfungsikan aset-aset milik pemerintah pusat yang representatif dipakai sebagai tempat isolasi terkendali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Megapolitan
Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat 'Crowd Free Night'

Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat "Crowd Free Night"

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.