Tolak Hak Interpelasi Formula E, F-Gerindra: Bisa Ganggu Agenda Kerja Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani menjelaskan, pihaknya mengajukan hak interpelasi karena dapat berpotensi mengganggu agenda-agenda kerja lain dari anggota dewan.

Untuk diketahui, Fraksi Gerindra menjadi satu dari tujuh fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E. Enam fraksi lainnya adalah PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP.

"Kemarin ada agenda Rapimgab, tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tetapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," ucap Rani, Jumat (27/8/2021) dilansir Antara.

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, penggunaan hak interpelasi harus melewati banyak tahapan di antaranya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI.

Baca juga: Pengamat: Anies Kumpulkan Pimpinan Fraksi DPRD untuk Tolak Interpelasi Tanda Formula E Bermasalah

Sementara itu, Fraksi Demokrat sebelumnya menyebut alasan menolak hak interpelasi karena pihaknya masih fokus penanganan pandemi Covid-19.

Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan, Kamis (26/8/2021).

Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan. Rinciannya, 25 anggota Fraksi PDI-Perjuangan dan 8 anggota Fraksi PSI.

Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Ima Mahdiah, mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E.

Dia mengatakan, pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

"Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat di mana pun, kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI," kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini menyebutkan, salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik.

Bahkan, kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E.

"Komisi E kami rapat mengenai Formula E, kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini enggak pernah diberikan," ucap dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai memorandum of understanding (MoU) Formula E.

Itulah sebabnya, kata Ima, Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas.

Baca juga: PDI-P Pastikan Interpelasi Anies soal Formula E Jalan Terus meski Ditolak 7 Fraksi