Fraksi Nasdem DPRD DKI Terendah Laporkan LHKPN, PKS Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hanya melaporkan 62,04 persen Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020.

Tingkat kepatuhan laporan LHKPN DPRD DKI Jakarta berada di posisi kelima terendah.

Fraksi Nasdem dan Fraksi PKS menjadi urutan tertinggi fraksi yang tidak menyerahkan pelaporan LHKPN mereka tahun 2020.

Baca juga: Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

Berikut urutan jumlah laporan terendah hingga tertinggi penyerahan LHKPN berdasarkan fraksi di DPRD DKI Jakarta dilansir dari elhkpn.kpk.go.id:

1. Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) 28,57 persen; wajib lapor 7, sudah lapor 2, belum lapor 5.

2. Fraksi PKS 47,06 persen; wajib lapor 17, sudah lapor 8, belum lapor 9.

3. Fraksi PAN 50 persen; wajib lapor 8 orang, sudah lapor 4, belum lapor 4.

4. Fraksi PDI-Perjuangan 54,17 persen; wajib lapor 24 orang, sudah lapor 13, belum lapor 11.

5. Fraksi PKB 60 persen; wajib lapor 5 orang, sudah lapor 3, belum lapor 2.

6. Fraksi Demokrat 66,67 persen; wajib lapor 9 orang, sudah lapor 6, belum lapor 3.

7. Fraksi Gerindra 72,22 persen; wajib lapor 18 orang, sudah lapor 13, belum lapor 5.

8. Fraksi Golkar 83,33 persen; wajib lapor 6 orang, sudah lapor 5, belum lapor 1.

9. Fraksi PSI 100 persen; 8 wajib lapor sudah melaporkan.

10. Fraksi PPP 100 persen; 1 wajib lapor sudah melaporkan.

11. Ketua DPRD sudah melaporkan LHKPN.