Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas Kesehatan Depok Dikepalai Plt Usai Mutasi Pejabat, Penanganan Covid-19 Diklaim Tak Terganggu

Kompas.com - 08/09/2021, 14:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Eks Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita meyakini bahwa penanganan Covid-19 di wilayahnya tidak akan terganggu meskipun Dinas Kesehatan kini tidak dikepalai olehnya.

Sebagai informasi, Novarita termasuk dalam 13 pejabat tinggi pratama yang dimutasi oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris pada Selasa (7/9/2021) lalu.

Novarita yang sudah mengepalai Dinas Kesehatan Kota Depok sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada Maret 2020, dimutasi oleh Idris menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Depok.

Baca juga: Masih Pandemi, Kursi Kepala Dinas Kesehatan Depok Kosong Usai Mutasi Pejabat

"Tidak (terganggu) lah, ini kan sudah sistem, ya. Sistemnya sudah jalan," kata Novarita ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu (8/9/2021).

"Artinya siapa pun orangnya insya Allah enggak terganggu, kan sistemnya sudah berjalan," ia menjelaskan.

Novarita melanjutkan, kursi yang ia tinggalkan baru akan diisi oleh kepala dinas definitif jika proses lelang terbuka (open bidding) sudah selesai.

Untuk sementara mengisi kekosongan ini, kursi yang ditinggalkan Novarita kini diisi oleh Supian Suri, Sekretaris Daerah Kota Depok.

Supian yang baru menjabat sebagai Sekda Kota Depok per 22 Juli 2021, ungkap Novarita, akan berperan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.

Baca juga: 359 ASN Dimutasi Wali Kota Depok, Salah Satunya Kepala Dinas Kesehatan

Ia mengeklaim, Supian sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas tetap dapat mengambil kebijakan yang diperlukan dalam penanganan Covid-19, baik dalam internal dinas maupun yang sifatnya lintas sektor.

"Sistem sudah berjalan," ucap Novarita lagi.

"Dan Plt masih bisa (mengambil keputusan), Plh (pelaksana harian) yang enggak. Kalau Plh kan ada pejabatnya, pengganti sementara. Kalau Plh kan pejabatnya memang nggak ada, jadi dia bisa ambil keputusan," tuturnya.

Total ada 359 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dimutasi oleh Wali Kota Mohammad Idris.

Pelantikan dilakukan pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Satuan Pendidikan.

Ratusan ASN yang dimutasi terdiri dari 13 pejabat pimpinan tinggi pratama, 59 pejabat administrator, 166 pejabat pengawas, tiga pejabat fungsional, 88 Kepala UPTD SD Negeri, dan 30 Kepala UPTD SMP Negeri.

Selain Novarita, para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dimutasi di antaranya eks Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, yang dimutasi jadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda); eks Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Thamrin, yang dimutasi jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, ada pula eks Kepala Dinas Sosial, Usman Haliyana, yang dimutasi jadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; eks Kepala Dinas PUPR, Dadan Rustandi, yang dimutasi jadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; juga eks Kepala Badan Keuangan Daerah, Nina Suzana, yang dimutasi jadi Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah.

Akibat mutasi ini, sedikitnya 4 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Depok saat ini tidak punya kepala dinas definitif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com