Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Kompas.com - 28/09/2021, 17:12 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politikus Gerindra, M Taufik, tak terima pihaknya dianggap membuat parlemen jalanan sehubungan dengan mangkirnya mereka dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal interpelasi Formula E pada Selasa (28/9/2021).

"Yang jalanan itu siapa? Enggak dong. Yang jalanan itu yang langgar aturan, di mana-mana kan gitu," kata Taufik kepada wartawan pada Selasa siang.

Taufik menyampaikan itu untuk menyinggung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang dianggapnya menyalahi prosedur ketika memasukkan rencana agenda rapat paripurna hari ini dalam rapat Badan Musyawarah kemarin.

"Kan kita koreksi agar yang bersangkutan agar kembali kepada aturan, yaitu tata tertib (Dewan) yang ditandatangani sendiri oleh Ketua. Jadi kita luruskan," ujar Taufik.

Baca juga: Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

DPRD DKI Jakarta kini terbagi dua kubu menyoal interpelasi Formula E.

Kubu pro interpelasi terdiri dari PDI-P dan PSI, sedangkan kubu kontra terdiri dari PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PPP-PKB.

Kedua kubu saling tuding satu sama lain melanggar aturan sekaligus menganggap diri sendiri benar.

Kubu kontra menyebutkan bahwa rapat paripurna hari ini yang dihadiri PDI-P dan PSI ilegal karena Prasetio disebut melanggar prosedur.

Selain tiba-tiba memasukkan agenda rapat paripurna dalam rapat Bamus, Prasetio disebut menyalahi ketentuan karena surat undangan rapat paripurna hanya ditandatangani olehnya seorang.

"Undangan itu harus minimal diparaf oleh dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua. Itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah," ujar Taufik.

Baca juga: Gelar Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta plus tujuh pimpinan fraksi penolak interpelasi Formula E bahkan baru saja melaporkan Prasetio kepada Badan Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran prosedur ini.

Sementara itu, kubu pro interpelasi menganggap kubu Taufik cs bertindak sebagai parlemen jalanan, karena kemarin menyatakan sikap di luar forum resmi untuk sama-sama tak hadir dalam rapat paripurna hari ini.

"Saya juga bingung nih, kenapa mereka memberi pelajaran, terutama sahabat saya, M Taufik itu, memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan," sebut Prasetio yang notabene politikus PDI-P.

Baca juga: Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E walau Tak Kuorum, Ini Kata Ketua DPRD DKI

"Ada yang terima, ada yang tidak terima, tapi medianya adalah DPRD, bukan di restoran. Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar," sindir Prasetio.

Taufik memberi sinyal bahwa rapat paripurna soal interpelasi Formula E akan terus ditolak oleh kubunya, meski usulan interpelasi sudah sah karena diusulkan 33 anggota Dewan dari PDI-P dan PSI, melebihi batas minimum 15 anggota Dewan.

"Dari awal kita menolak dan pasti insya Allah akan terus menolak," ucap Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Megapolitan
Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Megapolitan
Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com