Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

DEPOK, KOMPAS.com - S, mantan Lurah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, yang menggelar pesta pernikahan anaknya pada hari pertama PPKM Darurat awal Juli 2021 lalu, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Depok, Senin (18/10/2021).

"Putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dolus (kesengajaan) di mana terdakwa sadar bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan bertambahnya angka positif Covid-19," ungkap Hakim Tunggal Andi Imran Makulau di Depok, Senin.

S mengaku menerima putusan dan tidak akan melakukan banding.

Baca juga: Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Ia mengaku bersalah dan meminta maaf kepada seluruh warga, khususnya warga Pancoran Mas, Depok.

"Saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dan ini merupakan suatu pembelajaran buat kita semua khususnya kepada masyarakat Pancoran Mas agar pada masa PPKM ini, kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap S saat ditemui di Pengadilan Negeri Depok.

"Cukuplah barangkali ini hal ini terjadi kepada saya, dan tidak terjadi kepada warga Kelurahan Pancoran Mas lainnya. Mohon maaf atas kesalahan saya secara pribadi maupun keluarga," lanjut dia.

S dikenakan hukuman denda Rp 1 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti melanggar sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau kedua, Pasal 212 KUHPidana, menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp 1 juta dengan ketentuan apa bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," ujar hakim.

Menurut hakim, S terbukti menggelar pesta pernikahan anaknya dengan melanggar aturan PPKM Darurat.

"Terdakwa melaksanakan pesta pernikahan dengan tamu yang hadir sekitar 50-300 orang, dan ada tamu yang tidak memakai masker, lalu menggelar prasmanan bagi tamu dan juga menyediakan musik grambang kromong yang akan memicu kerumunan," lanjut dia.

Andi mengatakan, berdasarkan aturan PPKM Darurat saat itu, maksimal undangan yang hadir sebanyak 30 orang dan terdiri dari keluarga inti.