JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang balap mobil listrik Formula E dikabarkan resmi digelar di Jakarta pada Juni 2022 mendatang meski gelaran ini banyak ditentang karena dianggap merugikan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki ambisi yang kuat untuk mempertahankan gelaran Formula E ini, tercermin dari berbagai upaya yang ia lakukan.
Kompas.com merangkum berbagai upaya tersebut di sini:
Pada Agustus 2021 lalu, Anies menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Ada 28 program yang menjadi prioritas Anies hingga akhir jabatannya di tahun 2022 mendatang. Salah satu isu prioritas tersebut adalah penyelenggaraan Formula E.
"Formula E: target keluaran: terselenggara lomba Formula E, target waktu: Juni 2022," tulis Anies dalam Ingub yang ditandatangani pada 4 Agustus 2021.
Baca juga: Perintah Anies ke Dispora untuk Bayar Commitment Fee Formula E, Tak Ada Permintaan Negosiasi Harga
Anies meminta agar segala permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan isu prioritas itu bisa segera diselesaikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dia juga meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk melaporkan perkembangan 28 program prioritas itu secara berkala.
"Melaporkan ketercapaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 kepada gubernur setiap dua minggu," tulis Anies.
Selain itu, Anies juga telah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Achmad Firdaus untuk meminjam uang pembayaran commitment fee ke Bank DKI.
Dokumen pemaparan Dispora DKI Jakarta menunjukkan ada peminjaman uang sebesar 10 juta poundsterling, atau sekitar Rp 190 miliar, untuk pembayaran commitment fee termin pertama musim penyelenggaraan 2019/2020.
Baca juga: Anies Berikan Surat Kuasa Dispora DKI Pinjam Uang ke Bank DKI untuk Talangi Commitment Fee Formula E
Pembayaran dilakukan sehari setelah surat kuasa tersebut dibuat, yaitu 22 Agustus 2019.
Sedangkan pembayaran termin kedua dengan jumlah yang sama dilakukan 30 Desember 2019 dengan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Total commitment fee yang dibayar bulat menjadi Rp 560 miliar setelah Pemprov DKI Jakarta kembali membayar commitment fee dari APBD 2020 sebesar 11 juta poundsterling untuk penyelenggaraan 2020/2021.
Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak Dispora DKI Jakarta untuk mengonfirmasi kebenaran surat kuasa tersebut.