Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai Jakarta semestinya tetap menjadi daerah khusus meski nantinya tak lagi menjadi ibu kota negara.

Menurut dia, status kekhususan Jakarta penting dipertahankan karena selama ini Jakarta menjalankan roda pemerintahan yang berbeda dari provinsi lainnya.

"Kalau tidak (jadi daerah khusus), dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2, dan sebagainya. Padahal, daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar," ucap Prasetyo, dikutip dari Antara, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Prasetyo pun mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang hendak memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Dengan pemindahan ibu kota negara, Prasetyo meyakini hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah yang menjadi ibu kota baru.

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada Jakarta yang tadinya tidak terlihat sebagai metropolitan sebelum berstatus ibu kota negara.

"Sekarang kan kelihatan metropolitan, contohnya kawasan dari Thamrin sampai Sudirman. Kemudian dulu kami tidak punya MRT, sekarang minimal Lebak Bulus sampai HI sudah ada, sekarang diteruskan lagi sampai Kemayoran," ucapnya.

Baca juga: F-PKS DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak pada Perekonomian di Jakarta

Adapun Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang (UU). Hal itu terjadi setelah DPR menyetujui RUU itu dalam rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1/2022).

Presiden Jokowi pun menamai ibu kota baru tersebut dengan nama Nusantara.