Fraksi PDI-P DPRD DKI Akan Panggil Dinas Lingkungan Hidup Terkait Abu Batu Bara di Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi Fraksi PDI-P dengan warga Marunda yang menjadi korban pencemaran abu batu bara.

"Nah rencana kita nanti fraksi PDI Perjuangan akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait," kata Jhonny pada wartawan, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Hilangnya Hak Hidup Sehat Warga Rusun Marunda, Lingkungan Tercemar Abu Batu Bara Sebabkan Berbagai Penyakit...

Johnny pun mempertanyakan mengapa Pemprov DKI Jakarta memberi kesan pembiaran pada kasus pencemaran batu bara yang menimpa warga Marunda ini.

Padahal, pencemaran udara sudah sangat terlihat dan tidak perlu melalui penelitian laboratorium.

Warga Marunda, kata dia, sudah meminta pada Pemprov agar debu pencemaran tersebut dihentikan.

"Kita juga kan memanggil Pemkot dan dinas terkait juga, karena ini kan mereka warga Jakarta. Pemprov kan harus melindungi warganya yang sudah terkena dampak debu batu bara," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, warga korban pencemaran abu batu bara di Marunda, Jakarta Utara, melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta turun tangan.

Baca juga: Warga Korban Pencemaran Batu Bara Demo di Balai Kota, Wagub DKI: Kami Hormati

Pantauan Kompas.com, ratusan masa yang merupakan warga Rusun Marunda tersebut meminta agar Kepala Dinas LH DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan pencemaran abu baru bara di tempat mereka.

"Kadis-kadis Lingkungan Hidup, kalian digaji oleh uang-uang rakyat," kata seorang orator saat menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/3/2022).

Orator tersebut juga mengatakan, Pemprov DKI ikut bertanggung jawab dalam pencemaran yang terjadi di Marunda.

Namun warga hanya sebentar menggelar aksi di Balai Kota, rombongan masa kemudian bergeser ke Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan aksi demo.