Fraksi Demokrat Hormati Putusan BK yang Nyatakan Ketua DPRD DKI Tak Langgar Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menghormati putusan Badan Kehormatan (BK) atas dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

BK memutuskan Prasetyo tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik saat menjadwalkan dan menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E.

"Secara prinsip tentunya kita harus hormati keputusan BK, karena sesuai dengan tatib DPRD DKI Nomor 1 Tahun 2020 BK adalah badan pemutus problem etik yang ada di lembaga DPRD," kata anggota Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Ketua DPRD Tak Langgar Tatib soal Interpelasi Formula E, M Taufik: Kami Hormati Putusan BK

Misan menjelaskan, pelaporan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan untuk memperkuat lembaga DPRD dan sesuai rekomendasi dalam putusan BK.

Selain itu, BK juga menyatakan menerima pelaporan karena memiliki dalil yang juga berlandaskan pada tata tertib DPRD.

"Salut atas kinerja BK DPRD DKI, semoga Pak Nawawi dan kawan-kawan dapat selalu menjalankan tugas sebagai penjaga kehormatan dan martabat DPRD," ujar dia.

Keputusan yang menyatakan Prasetyo tidak melanggar kode etik tersebut ditandatangani oleh sembilan anggota BK DPRD yang diketuai Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat pada 14 Maret 2022.

Selain memutuskan Prasetyo tidak terbukti melakukan pelanggaran, BK DPRD DKI juga memberikan lima rekomendasi terkait peristiwa yang dilaporkan.

Pertama, meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta, baik ketua maupun wakil ketua, untuk memperkuat prinsip kolektif kolegial yang disebutkan dalam Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 pada Bab I.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Kode Etik Terkait Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Kedua, meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi dan menghormati kode etik DPRD, yakni pasal 12 tentang hubungan antar-anggota DPRD.

Ketiga, meminta pimpinan DPRD untuk merevisi Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 karena ditemukan beberapa aturan yang saling bertentangan serta tidak sesuai dengan rujukan PP Nomor 12 Tahun 2018.

Keempat, meminta pimpinan dan anggota DPRD memahami Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dan kode etik DPRD sebagai pedoman dalam berperilaku sebagai anggota DPRD.

Terakhir, meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk tidak mudah dalam membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, sebab BK berkewajiban untuk memproses segenap laporan dengan melakukan penyelidikan verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan.

Adapun pelaporan soal dugaan pelanggaran kode etik dilayangkan oleh tujuh fraksi dan empat wakil ketua DPRD DKI.