Integrasi Tarif Transjakarta dengan KRL Belum Bisa Terlaksana, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan, integrasi tarif antara kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan bus transjakarta belum bisa terlaksana dalam waktu dekat.

Pasalnya, integrasi tarif melibatkan dana public service obligation (PSO).

"Terkait dengan integrasi tarif, kereta api itu juga terkait dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, karena untuk transportasi (KRL) yang ada di Jabodetabek ada PSO dari Kemenhub," ujar Didiek saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2022).

Baca juga: PT Transjakarta dan KAI Teken Kerja Sama Bangun Integrasi Transportasi hingga Kawasan TOD

Kedua moda transportasi tersebut memiliki perbedaan sumber subsidi PSO.

Untuk KRL, subsidi PSO berasal dari Kementerian Perhubungan dan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

Sementara itu, PSO untuk transjakarta berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dan diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

Baca juga: Dishub DKI Berencana Terapkan Tarif Integrasi Transportasi Rp 10.000 Akhir Juni 2022

Hingga saat ini belum ada titik temu terkait dua aturan itu sehingga integrasi tarif belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Kami tidak menetapkan target yang fixed ya, jadi ini dalam proses saja," kata dia.

"Ini kaitannya sama Kemenhub, yang memberikan PSO (untuk KRL) kan Kemenhub. Jadi tarif untuk PSO itu diatur oleh Kemenhub," imbuh Didiek.

Baca juga: Penyidik Polresta Serang Kota Gagal Jemput Paksa Nikita Mirzani di Rumahnya di Pesanggrahan Jaksel

Namun, Didiek berharap, integrasi tarif antara KRL dan moda transportasi lain di Jakarta bisa segera terwujud apabila sudah ada titik temu terkait aturan subsidi PSO tersebut.

"Harapannya nanti semua transportasi yang beroperasi di Jabodetabek ini akan tergabung dalam satu sistem integrasi," kata dia.

Pemberitaan sebelumnya, PT KAI dan PT Transjakarta resmi menandatanganani nota kesepahaman (memorandum of understanding) penjajakan kerja sama kebijakan strategis.

Tiga kebijakan strategis yang akan dijajaki yaitu sistem integrasi antarmoda, pengembangan usaha transportasi terpadu, dan pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development).