Pemkot Bogor Lakukan Kajian untuk Tetapkan Tarif Biskita Transpakuan

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, tengah melakukan kajian untuk menentukan besaran tarif Biskita Transpakuan.

Hingga saat ini, layanan Biskita Transpakuan masih digratiskan untuk umum sejak diluncurkan pertama kali pada November 2021.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan telah meminta Pemkot Bogor untuk melakukan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) sebelum menetapkan tarif Biskita.

"Kajian-kajian tentang tarif tetap dilakukan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. Pemkot melalui Dishub Kota Bogor sedang melakukan kajian tersebut, hasilnya nanti akan disampaikan kepada pusat," kata Bima, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: Transjakarta Sediakan 100 Bus Gratis untuk Angkut Warga ke JIS Saat Malam Puncak Jakarta Hajatan

Bima menjelaskan, masih gratisnya layanan Biskita Transpakuan lantaran anggaran subsidi angkutan umum dengan skema buy the service (BTS) tersebut telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum serta Permenhub Nomor 2/2022 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 9/2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan.

"Karena Biskita ini adalah kolaborasi antara BPTJ Kemenhub dengan Pemkot Bogor, jadi kebijakan tarif ini harus berkoordinasi dengan pusat," sebut Bima.

Baca juga: Kenaikan Kasus Covid-19 di Kota Bogor Diprediksi Terjadi hingga 2 Pekan ke Depan

Bima mengeklaim, tercatat sudah lebih dari 400.000 penumpang yang telah menikmati layanan Biskita.

Sejauh ini, sambung Bima, ada 49 unit bus yang melayani empat koridor, yaitu Stasiun Bogor-Ciparigi, Bubulak-Cidangiang, Bubulak-Ciawi, dan Parung Banteng-Air Mancur.

Ia berharap, ada penambahan unit bus lagi dari pemerintah pusat, khususnya untuk koridor 3 dan 4.

"Ini untuk mengakomodasi antusiasme warga dalam menikmati transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Perhubungan," pungkas Bima.