Pemprov DKI Akan Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI bakal mendalami dugaan jual beli jabatan.

Oleh sebab itu, Riza meminta semua pihak melapor jika mengetahui soal dugaan pelanggaran tersebut.

"Pasti didalami," kata Riza di di SMAN 66 Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Ada Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, BKD: Laporkan kepada Kami agar Diberi Sanksi

Riza menegaskan, pihaknya melarang jual beli jabatan di lingkungan pemprov. Ia pun memastikan pelaku akan diberikan sanksi jika terbukti melakukan jual beli jabatan.

"Prinsipnya tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kalau ada oknum-oknum seperti itu agar disampaikan nanti akan diberikan sanksi. Sesuai aturan dan ketentuan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku telah mengantongi beberapa nama pelaku jual beli jabatan di Pemprov DKI Jakarta.

"Di akhir masa jabatan Gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan), saya mendengar banyak persoalan ASN (aparatur sipil negara) dalam jual beli penempatan. Sudah berapa (nama) oknum saya temukan," ungkapnya, ketika dihubungi, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Ketua Fraksi PDI-P Mengaku Kantongi Nama Oknum yang Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Gembong mengungkapkan, ada biaya untuk menempati memperoleh jabatan tertentu di lingkungan pemprov.

Menurut dia, seorang kepala subseksi harus membayar Rp 60 juta untuk menjadi kepala seksi. Kemudian, biaya yang harus dibayar untuk menjadi lurah sebesar Rp 100 juta.

Selain itu, untuk menjadi camat, biayanya mencapai Rp 200 juta-Rp 250 juta.

"Mulai dari harga Rp 60 juta, itu hanya geser dari posisi yang sama, misalnya (kepala) subseksi jadi (kepala) seksi itu, dia dimintain Rp 60 juta," tutur Gembong.

"Untuk jadi lurah ada yang Rp 100 juta. Kalau camat ada yang Rp 200 juta-Rp 250 juta, bervariasi," lanjut dia.