JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya bakal menjaga sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengalami lonjakan jumlah konsumen hingga terjadi antrean panjang.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kodam Jaya untuk mengerahkan anggota ke SPBU-SPBU yang terjadi antrean panjang.
"Kami sudah jaga. Di samping sosialisasi edukasi, kami juga akan melakukan pengamanan di lokasi. Dari Polda, dari Kodam, akan menjaga lokasi-lokasi tersebut," kata Fadil kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).
Langkah tersebut, kata Fadil, dilakukan untuk memastikan keamanan SPBU dan para konsumen yang mengantre membeli BBM, seiring dengan adanya rencana kenaikan harga.
Pengerahan personel tersebut juga untuk mencegah adanya oknum-oknum yang hendak memanfaatkan kesempatan dengan menimbun BBM sehingga merugikan masyarakat.
"Kalau wilayah DKI Jakarta ini saya kira yang perlu kami jaga adalah masyarakat. Supaya jangan panik, jangan ada melakukan penimbunan. Kami akan melakukan penjagaan, sosialiasi, dan edukasi," kata Fadil.
Sebagai informasi, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.
Baca juga: Perempuan Bunuh Diri di Pasar Baru, Diduga Tak Kunjung Dapat Pekerjaan dan Terlilit Utang
Sri Mulyani mengatakan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.
Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
Namun, dengan berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.
Terlebih, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.
"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
Teranyar, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan dengan seksama terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan teknologi tambang 5G di PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).
"Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian," lanjut dia menegaskan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.