2.090 Orang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR-Patung Kuda, 6.142 Polisi Dikerahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 6.142 personel untuk mengamankan aksi demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah titik di Jakarta pada pada Senin (12/9/2022).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi demonstrasi pada hari ini bakal berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

"Ada 6.142 personel yang dikerahkan," kata Zulpan dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Padati Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya

Berdasarkan data yang dicatat kepolisian, ujar Zulpan, terdapat setidaknya 2.090 orang yang akan mengikuti aksi demo tolak kenaikan harga BBM di dua lokasi tersebut.

Menurut Zulpan, massa aksi berasal dari elemen buruh, mahasiswa, dan gabungan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR).

"Demo 12 September 2022, total peserta lebih kurang 2.090 orang, (tersebar) di DPR/MPR hingga Patung Kuda Arjuna Wijaya," ujar Zulpan.

Baca juga: Ada Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jalan di Sekitar Istana Negara Ditutup Total Pukul 10.00 WIB

Adapun demo tolak kenaikan harga BBM merupakan respons terhadap kenaikan harga tiga jenis BBM mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Baca juga: Pekan Kedua Pasca-kenaikan Harga BBM, Gelombang Demonstrasi Terus Berlanjut di DPR dan Istana

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.