Diterima Pejabat Pemprov DKI, Massa Buruh Minta Dukungan soal Penolakan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 orang perwakilan massa buruh diundang ke dalam Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang dibawa para demonstran.

"Tadi kami sudah diterima dari perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa hasil dari pertemuan itu, kami tetap menyampaikan tiga tuntutan agar mendapat dukungan dari pihak Pemprov DKI," ujar Ketua Exco Partai Buruh DKI Jakarta Winarso, Rabu.

Winarso mengungkapkan, perwakilan buruh juga meminta Pemprov DKI Jakarta menerbitkan surat rekomendasi dalam bentuk dukungan terkait tiga tuntutan buruh yang akan disampaikan ke DPR RI.

Baca juga: Di Bawah Guyuran Hujan, Buruh Suarakan Tolak Kenaikan Harga BBM Saat Demo di Balai Kota DKI

Namun, terkait surat rekomendasi itu, kata Winarso, perwakilan buruh akan berdiskusi dengan jajaran Pemprov DKI paling lambat pada Jumat (23/9/2022).

"Minggu ini kami akan diskusi untuk membuat surat rekomendasi atas dukungan Pemprov DKI mengenai penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan dua tuntutan kami lainnya," ungkap dia.

Menurut Winarso, sejumlah perwakilan buruh diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca juga: Buruh Demo di Balai Kota DKI, Ini 3 Tuntutan Mereka

Adapun sejumlah buruh yang tergabung dalam Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang disuarakan buruh pada aksi unjuk rasa siang ini.

"Di lokasi (Balai Kota DKI Jakarta), buruh aksi menolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, menuntut menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen," ujar Said.

Menurut Said, ada sekitar 500 orang menggelar aksi unjuk rasa di di depan tempat kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.