Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Akhir Pandemi Covid-19, Epidemiolog: Kebijakan Mitigasi Harus Dievaluasi

Kompas.com - 10/10/2022, 14:02 WIB
Zintan Prihatini,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman menyampaikan kebijakan atau regulasi mitigasi Covid-19 di Indonesia termasuk DKI Jakarta perlu dievaluasi.

Hal itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang pemerintah akan menyatakan pandemi Covid-19 berakhir dalam waktu dekat.

"Kita tahu ini (Covid-19) dibawa orang yang sakit yang membawa virus, artinya kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan diubah untuk memitigasi (penyebaran Covid-19)," ucap Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Siapkah Jakarta Hadapi Akhir Pandemi Covid-19? Begini Kata Ahli

Dicky menyampaikan, kebijakan dapat berupa tidak membiarkan orang yang mengalami gejala Covid-19 untuk bekerja di kantor.

Ini juga berlaku bagi pelajar atau mahasiswa, guna menekan kasus positif.

"Itu kan hal yang mendasar yang di kita belum (lakukan). Bahkan di perkantoran kita, sakit tetap kerja dan itu tandanya belum siap kita," terang Dicky.

Regulasi terkait penanganan Covid-19, dinilai belum adaptif terhadap risiko potensi penyebaran virus.

Baca juga: 2 Tahun Tutup Selama Pandemi Covid-19, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Beroperasi Kembali

Di masa transisi inilah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi maupun kebijakan sebagai langkah antisipasi menuju akhir pandemi.

"Di kantor, etiketnya masker harus menjadi budaya baru. Artinya orang yang merasa lebih aman pakai masker, sediakan masker, biasakan memakai masker," tutur Dicky.

Begitu pula pada kesiapan sarana prasarana kesehatan, dan perilaku masyarakat untuk disiplin melakukan 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

"Membiasakan menghindari kerumunan dan keramaian kalau enggak perlu banget. Misalnya budaya ini menjadi satu kebiasaan baru di dunia, akan sangat membantu bukan hanya meninimalisir penyakit Covid-19 saja tetapi penyakit saluran napas lainnya akan jauh lebih menurun," jelas Dicky.

Baca juga: Banjir di Pejaten Timur Sudah Delapan Kali dalam Dua Bulan, Hari Ini Terparah...

Pasalnya, kata dia, dicabutnya status pandemi Covid-19 bukan menandakan penyakit akan hilang. Oleh karena itu kesiapan di dalam sistem kesehatan juga harus ditingkatkan.

"Ini juga bagaimana surveilans, kemampuan deteksi dini di dalam kapasitas setiap daerah ini yang seharusnya dibangun," imbuh dia.

Di samping itu, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman Covid-19 di mana setiap kasus demam harus dianggap serius.

Dengan demikian, dapat diketahui penyebab penyakit yang sebenarnya dan masuk dalam sistem surveilans.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com