Pembangunan Rusun di Pondok Labu Bakal Telan Dana Rp 375 Miliar dari APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelontorkan Rp 375 miliar untuk membangun rumah susun di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Rusun itu diperuntukkan warga bertempat tinggal di bantaran sungai yang direlokasi untuk program normalisasi sungai.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, Rp 375 miliar itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2023-2024.

 Baca juga: Pemprov DKI Akan Bangun Rusun di Pondok Labu untuk Warga yang Direlokasi dari Bantaran Sungai

Pembiayaan itu bakal menggunakan sistem pembiayaan multiyears.

"(Anggaran tercantum dalam) APBD 2023-2024, itu multiyears. Kemarin perencanaan secara keseluruhan kurang lebih sekitar Rp 375 miliar. Kami alokasikan untuk dua tahun," sebut Sarjoko di Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Ia merencanakan bakal ada tiga gedung (tower) dengan masing-masing bangunan terdiri dari 225 unit hunian di Jalan Margasatwa itu.

Dengan demikian, total ada 675 unit hunian di rusun tersebut.

Baca juga: Rusun Marunda Lagi-lagi Tercemar Debu Batu Bara, Partikel Hitam Kotori Lantai hingga Empang

"Rencananya kami bangun tiga tower. Total hunian 225 unit (per tower). Jadi, (total hunian) dari 225 dikalikan tiga tower," kata Sarjoko.

Sarjoko mengakui, lahan yang bakal didirikan rusun itu milik Pemprov DKI.

Dengan demikian, jajarannya hanya tinggal membangun rusun tersebut tanpa perlu pembebasan lahan sebelumnya.

"Di Jalan Margasatwa, kami udah punya lahannya, 2023 kami bangun," kata diam

Baca juga: Curhat Korban Penggusuran Kampung Bayam: 18 Tahun Tinggal, tapi Enggak Dapat Rusun

Sarjoko menambahkan, DPRKP DKI memang kekurangan fasilitas untuk menampung warga terdampak relokasi, terkhusus di Jakarta Selatan.

Karena itu, di Jakarta Selatan, jajarannya bakal membangun rusun dengan tiga gedung itu.

"Betul (menampung warga terelokasi di Jakarta Selatan). Memang kami masih ada kesulitan, kekurangan, supply untuk hunian di Jakarta Selatan," urai Sarjoko.