Pemprov DKI Bentuk Pokja Khusus untuk Rumuskan SOP "Event" di Jakarta, Ini Tujuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) sebuah perhelatan atau event, khususnya konser musik di Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat focus group discussion (FGD) di Mapolda Metro Jaya, Selasa (22/11/2022).

"Izinkan melanjutkan FGD hari ini dengan membentuk pokja khusus, sehingga diskusi intens bisa terkawal dan secepat mungkin bisa merumuskan SOP bersama," ujar Sigit.

Baca juga: Polda Metro dan Pemprov DKI Rumuskan SOP Penyelenggaraan Event, Termasuk Konser Musik

Adapun, pokja khusus itu terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi DKI, Polda Metro Jaya, Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, serta asosiasi promotor musik.

"Nanti ke depannya mengembangkan sertifikasi-sertifikasi bagaimana berkegiatan di DKI yang tertib sehingga memastikan Jakarta sebagai kota global tetap bisa tampil eksis. Tidak hanya level nasional, tetapi juga level internasional," ujar Sigit.

Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta dan Kemeparekraf menggelar pertemuan terbatas pada Selasa ini.

Baca juga: Imbas Kisruhnya Berdendang Bergoyang, Sudah 4 Orang Jadi Tersangka

Pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembuatan aturan SOP penyelenggaraan event di DKI Jakarta.

"Untuk apa? membangun sebuah kesepahaman tentang bagaimana penyelenggaraan event industri kreatif, yang tidak hanya menghasilkan potensi ekonomi tapi juga memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran kepada wartawan, Selasa.

Dalam pertempuran tersebut, kata Fadil, pihaknya juga menghadirkan perwakilan Asosiasi Promotor Musik Indonesia, event organizer, hingga pengelola lokasi yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan acara.

Pihak terkait itu dihadirkan untuk memberikan pandangan mengenai pelaksanaan event yang nantinya akan ditindaklanjuti menjadi aturan tertulis bersama Pemprov DKI Jakarta.

"Ternyata banyak hal lain termasuk environment, kemudian social impact, dan sebagainya. Tadi kami berdiskusi panjang lebar tentang itu," kata Fadil.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APMI Dino Hamid mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menyepakati pembuatan SOP yang akan mengatur penyelenggaraan event di Ibu Kota.

Dengan begitu, segala persiapan maupun pengamanan sebelum, saat, dan setelah penyelenggaraan acara dapat lebih maksimal, serta memiliki standarisasi tertentu.

"Jadi tadi kami punya kesepakatan bahwa akan dibuat sistem yang lebih profesional, lebih sempurna. Agar apa? agar event ke depan tidak terjadi, hal-hal seperti kemarin. Ada hal-hal yang tidak diinginkan," kata Dino.