Integrasi dan Kolaborasi untuk Tangani Kemacetan di Jakarta

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusu Ibu Kota (DKI) Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Selain berkolaborasi dengan pemerintah pusat, integrasi sistem transportasi pun diharapkan mampu mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta, yang kini berpenduduk 11 juta jiwa, membutuhkan sistem transportasi yang mumpuni, agar warganya dapat beraktivitas dengan nyaman.

Peningkatan integrasi sistem transportasi pun terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan.

Kerja sama dengan berbagai negara dijalin pula, guna menghadirkan transportasi publik yang berkualitas serta mengedepankan kelestarian lingkungan.

Baca juga: Link dan Cara Buang Sampah Berukuran Besar lewat Layanan Pemprov DKI Jakarta

Negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam membangun transportasi publik di Ibu Kota, antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Inggris.

Ketiga negara tersebut ikut ambil bagian dalam pembangunan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) di Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat mengatasi masalah kemacetan.

“Pembangunan MRT Jakarta Fase-4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang," kata Heru, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (24/11/2022).

Heru pun berharap upaya tersebut dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menjadi solusi mengurai kemacetan.

Baca juga: Vaksinasi Booster Kedua untuk Lansia di DKI Jakarta Dimulai Hari Ini

Selain berkolaborasi dengan berbagai pihak, lanjut Heru, Pemprov DKI Jakarta pun terus melakukan integrasi berbagai moda transportasi, agar sistem transportasi di Ibu Kota optimal.

Upaya yang dilakukan, di antaranya membangun infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi antarmoda serta layanan tiket.

"Selain itu, mengurangi titik putar balik (u-turn), serta pemberlakuan jalan satu arah pada jam-jam tertentu," imbuhnya.

Adapun sinergi terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, salah satunya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, kolaborasi harus segera diwujudkan, agar mobilitas warga menjadi teratur. Ia juga berjanji akan turut ambil bagian mempercepat integrasi transportasi publik di Jakarta yang sudah mulai berjalan.

Baca juga: UMP DKI Jakarta Diusulkan Naik Jadi Rp 4,7 Juta-Rp 4,9 Juta

DOK. Pemprov DKI Jakarta Apel Gabungan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di DKI Jakarta.