Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Kompas.com - 30/11/2022, 06:27 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran dana untuk program pembangunan intermediate treatment facility (ITF) yang bersumber biaya dari penyertaan modal daerah (PMD).

Adapun BUMD DKI Jakarta yang berwenang membangun ITF adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan bahwa yang akan dibangun PT Jakpro dengan menggunakan PMD adalah ITF yang terletak di Sunter, Jakarta Utara.

Baca juga: Pembangunan ITF Sunter Akan Gunakan APBD

Menurut dia, keputusan ini merupakan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI soal RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 terakhir.

"(Pembangunan) ITF cuma satu yang disetujui, (ITF) Sunter, yang lain di-drop," ucap Ismail di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2022).

Ia mengungkapkan, alokasi PMD yang didapat PT Jakpro untuk menggarap ITF Sunter itu sekitar Rp 577 miliar.

Baca juga: Penjajakan Investor ITF Sunter Kemungkinan Selesai Setelah Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur DKI

"Sekitar Rp 577 miliar," katanya.

Ismail menuturkan, terdapat tiga pertimbangan mengapa pembangunan ITF lain dibatalkan.

Ketiganya, yakni soal dokumen, administrasi, dan fisibilitas penyerapan PMD pada 2023.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Jakpro Tak Perlu Pinjam Rp 4 Triliun ke BUMN untuk Bangun ITF Sunter

Hasil pertimbangan itu, kata Ismail, pembangunan ITF di Jakarta Barat; Jakarta Timur; dan Jakarta Selatan dibatalkan.

"Kami ada tiga kriteria. Pertama kecukupan administrasi, kecukupan dokumen, dan fisibilitas (PMD) untuk diserap di tahun berjalan (pada) 2023. Dari pertimbangan itu, akhirnya yang tiga lokasi (ITF) di-drop," ucapnya.

Untuk diketahui, APBD DKI 2023 yang resmi telah disahkan memiliki nilai Rp 83,7 triliun.

Pengesahan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa ini.

Dari APBD DKI 2023, penanganan kemacetan mendapatkan alokasi sekitar Rp 14 triliun.

Penanganan banjir serta antisipasi resesi ekonomi masing-masing mendapat alokasi sekitar Rp 10 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com