Idris Diduga "Titipkan" 50 Orang untuk Jadi PJLP UPPD Kali Adem, Nasdem: Suatu Kebohongan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta buka suara soal laporan terhadap anggotanya, Muhammad Idris, yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena diduga mengintervensi perekrutan petugas penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

"Muhammad Idris tidak benar melakukan intervensi rekrutmen PJLP. Bahwa disebutkan hingga 50 orang adalah suatu kebohongan, karena tidak ada data dan fakta yang mendasari tudingan narasumber. Artinya hal itu adalah tindakan spekulatif," kata Plt Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Seribu DPD Furqon Zaeni dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Adapun perekrutan PJLP yang diduga diintervensi Idris terjadi di Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Perhubungan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara.

Baca juga: Muhammad Idris Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI, Diduga Intervensi Perekrutan PJLP

Furqon menyebut Idris merupakan representatif warga di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, Idris melakukan tinjauan dan kunjungan ke Pelabuhan Kali Adem, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada pengelola.

Ia merinci, kedatangan Idris ke tempat tersebut untuk meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pekerja dari warga Pulau Seribu.

"Idris menyampaikan aspirasi agar Dishub lebih memprioritaskan tenaga kerja atau pelamar kerja yang berasal dari Kepulauan Seribu. Tentunya yang memiliki kualifikasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan," kata Furqon.

Baca juga: Dilaporkan ke BK DPRD DKI, Muhammad Idris Diduga Titipkan 50 Orang Jadi PJLP UPPD Kali Adem

Selain itu, Idris juga disebut melakukan kunjungan terkait keluhan jadwal kapal penumpang reguler yang dalam waktu bersamaan dengan jadwal keberangkatan kapal mereka dengan kapal penumpang milik Dishub DKI Jakarta.

"Itu menyebabkan kapal reguler kurang diminati dan nyaris tidak ada penumpang. Hal itu dikarenakan, Kapal-kapal milik Dishub bertarif jauh lebih murah, lebih cepat dan nyaman. Sementara kapal reguler lebih lambat dan tarif tiketnya lebih mahal," jelas dia.

Selain itu, ia juga disebut menyampaikan keluhan terkait letak dermaga sandar untuk kapal penumpang tradisional, yang belum ada pintu akses bongkar muat barang kebutuhan pokok masyarakat Kepulauan Seribu.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Muhammad Idris Diduga Intervensi Perekrutan PJLP sejak 2019