Dukcapil DKI Pastikan Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menegaskan jajarannya, tak akan melakukan operasi yustisi usai Lebaran 2023.

Operasi yustisi adalah tindakan hukum untuk membina penduduk. Operasi ini biasa digelar di permukiman yang ramai oleh pendatang usai Lebaran.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin berujar, jajarannya hanya akan mendata  dokumen-dokumen administrasi warga di Ibu Kota.

Pendataan administrasi itu meliputi nomor KTP atau nomor kartu keluarga (KK).

"Kami belum melakukan operasi yustisi, tapi kami melakukan pendataan," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Barat, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Heru Budi Pertimbangkan Hidupkan Kembali Operasi Yustisi di Ibu Kota

Pendataan ini, kata Awaluddin, dilakukan untuk mengetahui apakah warga tersebut ber-KTP DKI Jakarta atau bukan penduduk Ibu Kota.

Ia menegaskan, Disdukcapil DKI Jakarta tidak akan menyuruh pendatang di Ibu Kota untuk pulang ke kampung masing-masing.

"Kami melakukan pendataan seperti biasa. Yang datang, apakah mereka sebagai penduduk yang permanen atau mereka dari luar Jakarta," tuturnya.

"Enggak (menyuruh pendatang pulang kampung)," sambung dia.

Baca juga: 75 Persen Pendatang di Jakarta Lulusan SMA ke Bawah, Banyak yang Tak Punya Keterampilan

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali operasi yustisi bagi para pendatang di Ibu Kota

"Iya, nanti dilihat ya," ucapnya singkat, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/2/2023).

Sebagai informasi, pada 2019, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama operasi yustisi menjadi Layanan Bina Kependudukan.

Ia mengatakan tak mau lagi menggunakan istilah "operasi".

"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi, tidak operasi. Sekarang adalah pelayanan bina kependudukan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, 31 Mei 2019.

Baca juga: Pendatang di Ibu Kota Naik Beberapa Tahun Terakhir, 151.752 Orang pada 2022

Anies mengaku tak ingin membuat Jakarta tertutup bagi pendatang dengan menggunakan istilah "operasi".

Menurut dia, siapa pun berhak mengadu nasib di Jakarta.

Pemprov DKI hanya memastikan pendatang tak akan terkatung-katung. Anies akan melanjutkan operasi yustisi dengan nama yang berbeda.

"Kita meminta kepada RT, RW, bila ada warga baru untuk dicatat, lapor, dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta," ujarnya.

Anies meminta para pendatang datang dengan pengalaman dan keterampilan. Selain itu, ia minta mereka sudah terdaftar BPJS.