Pemindahan Depo Plumpang Dinilai Kurang Bijak, Pakar Kebijakan Publik: Bisa Menguras Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemindahan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kurang efektif.

Pasalnya, kata Trubus, pemindahan depo Pertamina di Plumpang bisa menelan biaya mahal. Selain itu, pemindahan ini juga dikhawatirkan mengganggu distribusi bahan bakar di Jakarta dan sekitarnya.

"Kalau memindahkan depo anggaran bisa triliunan dan itu akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta," ucap Trubus, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Dipertanyakan, Bagaimana Bisa Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang Tak Punya Sertifikat tapi Diberi IMB?

Tak hanya itu, ia juga khawatir apabila pembongkaran Depo Plumpang tak berjalan lancar, maka tragedi kebakaran besar seperti yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) kemarin bisa berulang.

"Bisa saja ketika dibongkar malah meledak lagi. Ini berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya," ujar dia.

Trubus menyarankan supaya pemerintah merekolasi warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang agar zona aman atau buffer zone sejauh 50 meter bisa terpenuhi.

"Tho, masyarakatnya enggak punya ikatan karena mereka membangum rumah di tanah yang bukan kepemilikannya kan," tutur Trubus.

Untuk merelokasi warga, ia pun mengusulkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang lokasinya tak terlalu jauh dari lokasi tinggal mereka sekarang.

Baca juga: Zona Aman di TBBM Plumpang Ditetapkan 50 Meter, Pakar Tata Kota: Tidak Cukup, Seharusnya 500 Meter

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan untuk menekan penolakan dari warga Tanah Merah yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Yang jelas mereka harus direlokasi. Pilihannya hanya itu, karena kita harus berpikir jangka panjang," kata Trubus.

Trubus berpandangan, relokasi warga Tanah Merah lebih efektif dan efisien ketimbang harus memindahkan depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo.

"Kalau Depo Plumpang dipindah itu cost besar sekali, bikinnya juga lama sekali. Kalau bikin rusun itu lebih cepat, enam bulan selesai, lebih mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Depo Pertamina Tak Perlu Direlokasi, Pengamat: Sudah Sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985

Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja menggelar rapat bersama dengan PT Pertamina (Persero) di terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Dari rapat tersebut diputuskan untuk memindahkan kawasan TBBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Selain itu, pemerintah juga menetapkan buffer zone sejauh 50 meter dari pagar depo.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Analis Kebijakan Publik Sebut Pemindahan Depo Plumpang Kurang Bijak: Anggaran Bisa Triliunan. (Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir