ASN DKI Diimbau Tak Pamer Harta, Heru Budi: Itu Turunan dari Imbauan Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa imbauan aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak pamer harta (flexing) dibuat berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Itu kan turunan dari imbauan Kementerian Dalam Negeri," kata Heru di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Ia menekankan, imbauan tidak pamer harta juga berlaku bagi keluarga ASN di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"(Untuk) semua, ASN dan keluarganya, diharapkan (tidak flexing)," tutur Heru.

Baca juga: Beda Nasib, Pejabat Dinas Perumahan DKI yang Pamer Harta Dinonaktifkan, Pejabat Dishub Cuma Dimutasi

Untuk diketahui, imbauan soal ASN DKI tidak flexing tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE/2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menandatangani SE Nomor 14/SE/2023 pada 12 April 2023.

SE Nomor 14/SE/2023 diterbitkan mengacu pada SE Kemendagri Nomor 800/1915/SJ tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

SE Nomor 14/SE/2023 ditujukan kepada dua pihak, yakni kepala perangkat daerah dan ASN.

Baca juga: Terbitkan Surat Edaran, Sekda DKI Imbau ASN Pemprov DKI agar Tidak Pamer Harta

Terdapat lima poin dalam SE Nomor 14/SE/2023, yaitu:

1. Kepala perangkat daerah mengimbau, mendorong, menegakkan disiplin dan memberikan contoh baik atas pola hidup sederhana kepada jajarannya, serta tidak ragu untuk mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada pegawai ASN di lingkungannya yang masih menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ASN.
2. Pegawai ASN agar berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dengan memberi contoh perilaku yang baik dan menjaga integritas serta nama baik instansi.
3. Pegawai ASN dan keluarga diharapkan untuk menerapkan budaya hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan, dan kepantasan.
4. Pegawai ASN diminta lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial dengan tidak mengunggah unggahan yang menunjukkan pola hidup mewah.
5. Pegawai ASN agar memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi dan masyarakat dengan konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk diketahui, setidaknya ada dua pegawai Pemprov DKI yang kedapatan hobi pamer harta.

Mereka adalah mantan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy dan Kasie Peningkatan Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara nonaktif Selvy Mandagi.