Jungkir Balik Tangani Buruknya Kualitas Udara di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas udara di DKI Jakarta memburuk beberapa hari terakhir ini. Data dari IQAir, indeks kualitas udara di Jakarta tak pernah kurang dari 150 sejak Jumat (19/5/2023).

IQAir mencatat, indeks kualitas udara tertinggi mencapai 159 pada Senin (22/5/2023). Angka itu menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat. Masa libur nasional dan cuti bersama tak ikut menurunkan indeks tersebut.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, Bisa Picu Infeksi Pernapasan dan Kanker

Indeks kualitas udara mulai membaik pada Sabtu-Minggu (3-4/6/2023) dengan capaian 147 dan 146. Itu pun masih dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Pada Minggu (4/6/2023), cemaran konsentrasi partikulat matter (PM) 2,5 di Jakarta juga tercatat 44,7 mikrogram per meter kubik (μgram/m3). Angka ini 8,9 kali lebih tinggi dari ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Gangguan pernapasan mengintai

Buruknya kondisi udara di Jakarta sudah diwanti-wanti sejak lama karena membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada saluran pernapasan bila seseorang terpapar polutan terus-menerus.

"Sebagian besar yang dirasakan itu dampak langsung yang sifatnya akut dan jangka pendek, seperti keluhan hidung berair, sakit tenggorokan, kemudian batuk-batuk, tenggorokan terasa gatal," ucap dokter spesialis paru, Agus Dwi Susanto, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: Anies: Solusi Polusi Udara Bukan Subsidi Mobil Listrik

Polutan yang terhirup terus menerus dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan baik itu dari mukosa saluran napas atas, saluran napas tengah, sampai saluran napas bawah.

Namun, pada kalangan tertentu yang juga memiliki penyakit lain, dampaknya bisa lebih berat, salah satunya eksaserbasi atau perburukan gejala pernapasan yang akut.

Berdasarkan data WHO, risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia adalah kualitas udara yang memburuk karena telah menyebabkan kematian sekitar 7 juta jiwa tiap tahun.

Di Jakarta, 9 dari 10 warga Ibu Kota menghirup udara buruk. Situasi ini berdampak pada kesehatan warga dan turunnya produktivitas ekonomi.

Baca juga: Polusi Udara Sumbang 15-30 Persen Penyakit Respirasi, Bebankan BPJS hingga Triliunan Rupiah

Pendanaan jadi kendala

Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari mengatakan, negara berkembang sering kali menghadapi kendala besar saat memperkuat data profil polusi udara.

Menurut dia, mahalnya biaya pengadaan dan pemeliharaan stasiun pemantauan di sekelilingnya kerap jadi kendala. Puji berujar, pemerintah bisa menginventarisasi emisi sebagai sebuah pendekatan.

"Pendekatan ini dapat menjadi opsi yang terjangkau secara pendanaan dan lebih sesuai bagi negara berkembang untuk mengembangkan pendekatan ilmiah dalam menghasilkan profil polusi udara yang padu," kata Puji, dikutip dari Kompas.id, Rabu (31/5/2023).

Direktur Kualitas Udara WRI Global Beatriz Cardenas menilai perlu adanya peningkatan kesadaran publik akan sumber polutan udara sebagai permulaan yang baik dalam upaya pengelolaan kualitas udara.

Baca juga: Ikhtiar untuk Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta

Menurut dia, hal itu bisa ditingkatkan dengan gerakan sadar kualitas udara, pemantauan, dan modeling yang meningkatkan kapasitas semua pihak terkait