Soal Nasib Warga Kolong Tol Cawang-Pluit, Wali Kota Jakbar: Tunggu Koordinasi Jasa Marga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto buka suara soal nasib warga yang tinggal di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru.

Uus menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan Jasa Marga terkait nasib warga yang bermukim di sana.

"Kami lagi menunggu koordinasi, kan tentunya dari Jasa Marga. Itu saja, nanti saya kasih tahu (hasilnya)," kata Uus di Kompleks SDN Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Senin (10/7/2023).

Saat ditanya soal rencana relokasi warga, Uus mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai hal itu. Namun, dia menyatakan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Relokasi Warga Kolong Tol ke Rusun: Kami Akan Memanusiakan Mereka

"(Soal relokasi) nanti, belum tahu kita. Yang jelas bagaimanapun kalau memang ber-KTP DKI tanggung jawab kami," papar Uus.

Secara keseluruhan, lanjut dia, permukiman kolong tol merupakan tanggung jawab Jasa Marga.

"Yang jelas itu (permukiman di kolong tol), tanggung jawab ada di Jasa Marga, kami harus berkoordinasi," jelas dia.

Sebelumnya Lurah Jelambar Baru Danur Sasono menyampaikan, mayoritas penghuni permukiman di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit merupakan warga DKI.

Baca juga: PSI Minta Pemprov DKI Pikiran Nasib Warga Kolong Tol yang Tak Ber-KTP DKI

Hal ini diketahui berdasarkan pendataan yang telah dilakukan sejak Senin (19/6/2023) hingga Selasa (20/6/2023) lalu.

"Rekap KK terdata total 83, (warga) DKI sebanyak 52 KK, non-DKI 31 KK," ungkap Danur melalui pesan singkat, Rabu (21/6/2023).

Kata Danur, beberapa dari mereka terdaftar sebagai warga Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, hingga Tambora. Sedangkan, sebagian warga lain yang menghuni kawasan tersebut datang dari luar wilayah DKI.

"Ada (warga dari) Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan Sukabumi," terang dia.

Di satu sisi, Danur tak menampik bahwa tanah yang ditempati oleh warga milik PT Jasa Marga. Ia menyebut, berkait penggunaan lahan akan dibahas antara Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga.

"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja. Tapi itu sebenarnya, teman-teman media bisa tanya langsung Jasa Marga," jelas Danur.