Heru Budi Mau WFH 3 Bulan, F-PDIP: Jangan Bunuh Ekonomi yang Mulai Tumbuh!

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang mulai bangkit usai dihantam pandemi Covid-19.

Hal ini dinyatakan PDI-P guna menanggapi rencana penerapan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama tiga bulan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Gembong Warsono meminta Pemprov DKI agar tak membiarkan perekonomian layu lantaran penerapan WFH yang terlalu lama.

"Dalam konteks WFH, saya setuju, tapi perlu keseimbangan itu. Cari formulasinya agar terjadi keseimbangan," ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Heru Budi Rencanakan WFH 3 Bulan, F-PDIP: Enggak Kelamaan?

"Prinsipnya jangan WFH membunuh ekonomi yang sudah mulai tumbuh," lanjut dia.

Gembong menegaskan, Fraksi PDI-P DPRD DKI sejatinya menyetujui penerapan WFH untuk mengurai kemacetan.

Akan tetapi, kata dia, penerapan WFH selama tiga bulan untuk mengurangi kemacetan di ruas-ruas jalan DKI Jakarta terlalu lama.

"Tiga bulan? Enggak kelamaan kalau tiga bulan? Jangan tiga bulan lah," sebutnya.

Baca juga: Beda Tujuan Heru dengan DPRD DKI Terapkan WFH 50 Persen: Antara KTT ASEAN 2023 dan Polusi Udara

Gembong menambahkan, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah penyangga ketika hendak menerapkan WFH dengan tujuan mengurangi kemacetan.

Menurut dia, kemacetan tak akan terurai jika WFH hanya diterapkan di Ibu Kota saja.

"WFH juga enggak bisa hanya Jakarta tok, penyangga juga. Makanya perlu dilakukan koordinasi antar-pemerintah daerah," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengaku hendak menerapkan WFH untuk mengurai kemacetan mulai September 2023.

"Ya, percontohan kami coba dulu mungkin (WFH) tiga bulan," ucap Heru, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Dipercepat, WFH bagi ASN Pemprov DKI Dimulai 21 Agustus 2023

"Iya (diterapkan mulai September 2023)," imbuhnya.

Ia menyebutkan, penerapan WFH bukan untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota, melainkan penanganan persoalan kemacetan Jakarta.

"Kan bukan memecahkan solusi polusi udara, (tetapi) mengurangi kemacetan," lanjut Heru.