Pemprov DKI Diminta Serius Tangani Polusi Udara, Jangan Cuma Saat KTT ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menangani masalah polusi udara dengan serius.

Rio mengingatkan, penanganan polusi udara di Ibu Kota jangan hanya saat momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 5-7 September 2023.

"Upaya mengurangi polusi udara di Jakarta tidak hanya berhenti pada momentum KTT ASEAN," ujar Rio dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Tidak Sehat, Terburuk Keenam di Dunia

Saat ini, Pemprov DKI telah memberlakukan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

Namun, Rio mengatakan, upaya selanjutnya harus dipikirkan Pemprov DKI agar mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) berkurang.

"Jangan sampai ASN yang menjalankan WFH, tapi masih bisa mobilisasi ke tempat-tempat lain menggunakan kendaraan pribadi," kata Rio.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi perusahaan swasta di Ibu Kota. Selain sebagai penanganan masalah polusi, hal itu juga dapat mengurai kemacetan.

"WFH juga harus dilakukan evaluasi dan kesinambungan," ucap Rio.

Baca juga: Jalan TB Simatupang Arah Lebak Bulus Tetap Macet pada Hari Pertama ASN DKI WFH

Sebagai informasi, kualitas udara di Ibu Kota masuk dalam katagori buruk sejak beberapa hari terakhir.

Pada Senin pagi, kualitas udara Jakarta menempati posisi terburuk keenam di dunia dengan indek kualitas udara 158.

Posisi pertama ditempati oleh Doha, Qatar, dengan indeks 206. Posisi kedua ditempati Seattle, Amerika Serikat, dengan indeks 167; serta ketiga yakni Lahore, Pakistan, dengan indeks 164.

Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini yakni PM 2.5. Konsentrasi polutan tersebut 14 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).