Polusi Udara Terjadi Setiap Tahun, PSI Sebut Program Pemprov DKI Tak Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum memiliki program maksimal untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota.

Sebab, kualitas udara yang buruk itu terus berulang atau kerap terjadi setiap tahun.

"Isu polusi udara kerap muncul dari tahun ke tahun tanpa ada program berarti," ujar August dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 di ruang paripurna, Rabu (13/9/2023).

August berpandangan bahwa kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk di antara kota-kota lain di dunia.

Baca juga: F-PDIP: Pemprov DKI Jangan Gagap, Harus Berpikir Jernih buat Atasi Polusi Udara

Terlebih PSI DKI menemukan dalam dokumen perubahan KUA PPAS 2023 anggaran untuk program pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan justru diturunkan.

"Meski penurunannya tak besar, namun hal ini menunjukkan Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tidak cermat dalam menanggulangi pencemaran udara," ucap August.

Dengan demikian, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini meminta kepada Pemprov untuk serius menangani masalah polusi udara yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir ini.

"Kami meminta perlu adanya tindakan nyata. Jika memungkinkan polusi udara dapat ditetapkan sebagai bencana. Kasus polusi udara di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai ancaman kesehatan yang serius," kata August.

Baca juga: Saat Fauzi Bowo Apresiasi Upaya Pemprov DKI Tangani Polusi Udara Jakarta

Kondisi kedaruratan perlu ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di mana dapat dicanangkan karena ada peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.

"Dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis," ucap August.