Pemerintah Bakal Bentuk Dewas Regional Jabodetabekpunjur Usai Ibu Kota Pindah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut akan membuat Dewan Kawasan (Dewas) Regional usai Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024.

Ketua panitia khusus (Pansus) Jakarta pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Dalam RUU, rencananya Dewas Regional Jabodetabekpunjur akan dipimpin oleh Wakil Presiden secara ex officio," ujar Pantas dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: DKI Jakarta Bakal Jadi Daerah Khusus, Pengamat: Penanganan Urbanisasi Harus Ditangani Serius

Menurut Pantas, Dewas Regional dibentuk untuk menyinkronkan kebijakan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Selain itu, Dewas Regional juga akan mengkoordinasikan upaya penyelesaian persoalan di Jakarta yang beririsan langsung dengan kota penyangga.

“Jadi mampu mengkoordinasikan itu menjadi satu kawasan terorganisir secara baik sehingga pembangunan juga harmonis dan lain sebagainya," kata Pantas.

"Dan itu saya yakin akan mampu menyelesaikan banyak hal khususnya di Jakarta,” pungkas dia.

Baca juga: DKI Jakarta Bakal Ganti Nama Jadi Daerah Khusus, Pengamat: Bisa Ada Pemekaran Wilayah Jabodetabekpunjur

Dalam draft RUU DKJ yang diterima Kompas.com, pembentukan Dewas Jabodetabekpunjur itu akan diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 yang berbunyi: "Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibentuk Dewan Kawasan".

Dalam pasal yang sama, juga diterangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dewas Regional diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.