Pimpinan DPRD Ungkap Dugaan Pungli di Sejumlah SMAN di Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Alo mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di sejumlah SMAN di Kota Depok.

Ia mengaku mengetahui adanya dugaan praktik pungli dari orangtua siswa SMAN di Kota Depok.

Berdasarkan laporan itu, setidaknya ada dua SMAN di Kota Depok yang meminta pungli kepada orangtua siswa.

"Ada beberapa SMAN, guru dengan komite sekolahnya mengadakan rapat dan memutuskan bahwa siswa melalui orangtua siswa akan dipungut sumbangan suka rela," ungkap Hendrik melalui sambungan telepon, Rabu (20/9/2023).

"Sumbangan suka rela ini menjadi alat untuk berlindung, menjadi kedok, bahwa itu adalah sumbangan suka rela. Padahal ini adalah pungli yang direstui oleh guru dan komite sekolah," lanjutnya.

Baca juga: Buntut Pungli Antrean Pangan Murah, Heru Budi Panggil Jajaran Dinas KPKP

Ia mencontohkan, dugaan pungli yang diklaim sebagai sumbangan suka rela itu berupa program jalan-jalan, paksaan membeli buku, hingga menonton sebuah kegiatan yang berbayar.

Menurut Hendrik, para orangtua siswa terpaksa mengikuti kegiatan atau membeli barang yang diminta.

Sebab, para orangtua siswa khawatir nilai anaknya akan anjlok, jika tidak mengikuti kegiatan atau membeli barang yang diminta.

"Mau enggak mau, orangtua dan muridnya ada rasa khawatir kalau itu tidak dilakukan, sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu," tegas Hendrik.

Baca juga: Bima Arya Pecat Kepala Sekolah yang Berhentikan Guru Honorer karena Bongkar Kasus Pungli

Ia berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat selaku pihak yang berwenang atas SMAN di Kota Depok menyelidiki dugaan pungli tersebut.

Dalam kesempatan itu, Hendrik juga meminta Disdik Jawa Barat agar memecat pihak-pihak di SMAN di Kota Depok yang melakukan praktik pungli untuk dipecat.

"Kami meminta dengan sangat (agar) Disdik Jawa Barat yang mambawahi (SMAN di Kota Depok), tolong ini dicek, ambil tindakan," tegasnya.