Demo Terkait UMP DKI 2024 Memanas, Buruh Bakar Barang di Depan Gerbang Balai Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh membakar sejumlah barang di depan gerbang kompleks Balai Kota DKI Jakarta saat aksi demonstrasi pada Selasa (21/11/2023).

Pantauan Kompas.com, massa awalnya berusaha menerobos masuk ke dalam pekarangan pendopo Balai Kota DKI dengan mendorong pagar.

Setelah itu, sejumlah pedemo terlihat mengumpulkan sejumlah barang dan membakarnya di depan gerbang. Akibatnya, pagar gerbang alumunium itu ikut terbakar dan menghitam.

Baca juga: Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan Imbas Demo Buruh soal UMP DKI 2024 di Balai Kota

Seorang orator di atas mobil komando terdengar berkali-kali meneriakkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Mereka meminta Heru Budi mengabulkan tuntutan buruh soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 sebesar 15 persen.

"Woi Heru. Ini rakyat lu rakyat Jakarta mau ketemu, mau ngobrol, bukan mau minta duit. Mau minta naikin gajinya yang bukan dari APBD DKI Jakarta. Naikin gajinya di Jakarta Rp 5,6 juta," kata orator.

Baca juga: PJLP DKI Jakarta Harap Kenaikan UMP 2024 Dibarengi Turunnya Harga Bahan Pokok

Untuk diketahui, Heru Budi akan menetapkan UMP 2024 pada hari ini, setelah mendapatkan tiga rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI.

Dewan Pengupahan DKI memberikan tiga rekomendasi karena ketiga unsur dalam dewan tersebut mengusulkan besaran UMP yang berbeda dalam sidang pada Jumat (18/11/2023).

Unsur pengusaha (Apindo DKI) dan Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Namun, Apindo dan Pemprov DKI mengusulkan nilai variabel alfa yang berbeda.

Baca juga: Sore Ini, Heru Budi Keluarkan Kepgub Kenaikan UMP DKI 2024

Variabel alfa adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilainya antara 0,1 sampai 0,3.

Apindo mengusulkan alfa 0,2 sehingga UMP DKI naik menjadi Rp 5.043.000, sedangkan Pemprov DKI mengusulkan alfa 0,3 dengan UMP sebesar Rp 5.063.000.

Sementara itu, unsur serikat buruh menolak penetapan UMP sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

Serikat buruh mengusulkan UMP 2024 naik 15 persen menjadi Rp 5,6 juta, sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta.