Heru Budi: Pemprov DKI Punya Banyak Program Bantuan meski UMP 2024 Tak Sesuai Tuntutan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI memiliki sejumlah program untuk mengurangi pengeluaran buruh.

Jika diakumulasikan, menurut Heru, besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 dan nilai program yang dimiliki Pemprov DKI itu setara dengan UMP yang dituntut serikat buruh.

"Kalau di DKI sebenarnya ada kelebihannya. Pemda DKI selain menetapkan UMP, ada yang namanya Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Mereka (buruh) mendapatkan bantuan subsidi transportasi gratis. Lantas, secara otomatis mendapatkan subsidi pangan," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Sah, UMP DKI Jakarta 2024 Naik Jadi Rp 5,06 Juta

Selain itu, Heru berujar, anak-anak pemilik KPJ otomatis mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Lewat program ini, anak-anak buruh memperoleh bantuan biaya sekolah hingga subsidi pangan.

Atas dasar itu, Heru berharap buruh dapat memahami upaya yang dilakukan Pemprov DKI, selain menetapkan UMP DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 5,06 juta.

"Artinya, pemerintah memberikan (program lain) di luar dari PP Nomor 51 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, (yakni) mengurangi pengeluaran sehari-hari. Ini kan sudah menolong," ujar Heru.

Baca juga: Heru Budi Akui Tak Bisa Penuhi Tuntutan Buruh soal Kenaikan UMP DKI 2024

Sebagai informasi, Heru Budi telah menetapkan UMP DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.381. Angka ini naik Rp 165.583 dari UMP 2023, yakni Rp 4.901.798.

Heru Budi mengakui bahwa besaran UMP yang ditetapkan tidak sesuai dengan tuntutan serikat pekerja atau buruh, yakni Rp 5,6 juta.

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melangkahi aturan penghitungan upah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu, maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3, sesuai PP 51 Tahun 2023," ungkap Heru Budi.