Posko Aduan KDRT di RT/RW Jakarta Tak Berjalan karena Minim Petugas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginisiasi posko aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat RT/RW.

Namun, fasilitas ini tak berjalan maksimal karena terkendala masalah sumber daya manusia (SDM) untuk dijadikan petugas.

“Persoalannya tenaga atau PIC-nya tidak ada,” ujar Sekretaris Jenderal Forum RT/RW Se-DKI Jakarta Andi Meinar Pane saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Berkaca Kasus di Jagakarsa, Posko Aduan KDRT di RT/RW Harus Dioptimalkan

Andi mencontohkan, wilayah RW 11 Kelurahan Pademangan Barat tempatnya bermukim. Terdapat dua warga yang menjadi anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Warga tersebut ditugaskan membantu menjalankan operasional posko aduan KDRT di kantor RW.

“Tetapi di RW-RW lain belum ada. Karena jumlah petugas PATBM di setiap kelurahan masih sedikit dan tidak ditunjang anggaran operasional dari APBD Pemerintah Provinsi DKI,” kata Andi.

Andi menilai, persoalan ketersediaan petugas ini belum menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Alhasil, posko aduan KDRT di tingkat RT/RW tak berjalan dan sebatas seremonial ketika diluncurkan.

“Jadi sudah ada tapi sebatas seremonial saja. Saya sudah sering mengatakan bahwa ini bukan hanya sebatas seremonial, tapi harus berjalan dan menjadi kewajiban,” ucap Andi.

Baca juga: Wanita di Depok Diduga Jadi Korban KDRT Mantan Perwira Brimob

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong agar posko aduan terkait KDRT di tingkat RT/RW dioptimalkan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya KDRT, seperti kasus di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menewaskan empat anak beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya menurut saya kejadian ini banyak terjadi, tapi tidak terungkap. Maka rajin-rajin lah bersosialisasi dan dengarkan keluhan masyarakat,” ujar Iman, Kamis (14/12/2023).

Selain itu, Iman juga mendorong Dinas PPAPP memberikan pelatihan khusus untuk petugas di setiap posko.

Dengan begitu, petugas diharapkan memiliki pengetahuan lebih mengenai pencegahan kasus KDRT dan penanganan terhadap korban di lingkungan masing-masing.

Baca juga: Dinilai Lamban Tangani Kasus KDRT Ibu 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa, Polres Jaksel Beri Klarifikasi

Iman menegaskan, posko aduan di tingkat RT/RW ini harus bisa mengawasi, mencegah, sekaligus mensosialisasikan hal-hal yang terkait KDRT.

“KDRT ini kan memang agak susah ya, ada yang takut melaporkan, ada yang takut untuk dibawa ke permukaan, malu dan lain-lain ya,” kata Iman.