Eks Warga Kampung Bayam Dilaporkan Jakpro ke Polisi, Ahmad Sahroni: Saya Pasang Badan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara soal laporan yang dilayangkan PT Jakpro terhadap empat eks warga Kampung Bayam di Polres Metro Jakarta Utara.

Dalam pernyataannya, Sahroni siap pasang badan dan menegur Kapolres Jakarta Utara apabila dugaan kriminalisasi terhadap warga eks Kampung Bayam benar-benar terbukti.

“Jadi warga (eks Kampung Bayam) tetap perjuangkan apa yang harus mereka perjuangkan. Soal dugaan kriminalisasi, saya yang akan pasang badan dan turun langsung memastikan hal tersebut. Kalau benar, saya tegur langsung Kapolres Jakut,” ujar Sahroni saat menyambangi Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Ahmad Sahroni Akan Datangi Kantor Heru Budi, Pertanyakan Nasib Eks Warga Kampung Bayam

Sahroni berharap pihak kepolisian bisa menengahi masalah antara Jakpro dan eks warga Kampung Bayam dengan kebijakan dan perasaan.

"Ini kan semua sesuai dengan kesepakatan. Maka itu, dari Kepolisian harus pakai perasaan, pakai kebijakan, landasan hukum yang dipakai jangan mengintimidasi atau menindas masyarakat," kata Sahroni.

Sebagai informasi, hingga kini eks warga Kampung Bayam belum diberi akses untuk menempati hunian Kampung Susun Bayam.

Mereka tinggal di emperan dan lobi Kampung Susun Bayam dengan fasilitas listrik dan air seadanya.

Baca juga: Jakpro Tegaskan Kampung Susun Bayam Merupakan Hunian Pekerja

Eks warga Kampung Bayam sudah mengadakan audiensi bersama Pemkot Jakarta Utara, perwakilan Jakpro dan Polres Metro Jakarta Utara pada Jumat (19/1/2024).

Audiensi tersebut buntut dari keputusan Jakpro melaporkan eks warga Kampung Bayam dengan nomor LP/B/1313/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya.

Laporan ini bermula ketika Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Muhammad Fuqron dan tiga eks warga Kampung Bayam lainnya memasuki Kampung Susun Bayam pada 29 November 2023 lalu. 

Mereka masuk ke dalam unit rusun dan tinggal di KSB meskipun belum mengantongi izin.

Laporan Jakpro merujuk Pasal 170 KUHPidana dan atau Pasal 406 KUHPidana dan atau Pasal 167 KUHPidana. 

Baca juga: Pemprov DKI Siap Tampung Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Direlokasi ke Rusun Nagrak

Ketiga pasal itu memuat tentang dugaan melakukan kekerasan terhadap barang dan perusakan, serta memasuki pekarangan milik orang lain.