Tolak Rencana Kerja Normatif, Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tuntaskan Masalah Banjir dan Macet

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak untuk kegiatan normatif dari Pemprov dimasukan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Penolakan itu disampaikan Prasetyo dalam pembukaan Musrenbang tahun 2024 di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Saya melihat masih banyak kegiatan copy paste. Kalau seperti ini bagaimana dengan kemajuan Jakarta," ujar Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga: Pemprov DKI Prioritaskan Pembangunan Tanggul dan Turap di Jakarta Utara untuk Kendalikan Banjir

Prasetyo meminta Pemprov DKI untuk mencari solusi menuntaskan macet dan banjir yang masih menjadi masalah utama di Jakarta.

Penyelesaian masalah banjir dan macet itu untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

"Kita perlu melakukan perencanaan yang matang, implementasi yang baik, dan evaluasi yang terus menerus untuk memastikan keberhasilan program-program yang akan kita jalankan,” kata Prasetyo.

Baca juga: Heru Budi Akui Keberadaan Pompa di Jakut Belum Bisa Atasi Banjir

Prasetyo pun mendesak Pemprov DKI Jakarta termasuk pemerintah di tingkat kota untuk melibatkan pihak swasta dan akademisi guna mencari solusi mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta Pusat.

"Kita jadikan Jakarta Pusat sebagai contoh kota yang mampu mengatasi tantangan urbanisasi secara terpadu dan bersinergi,” ucap Prasetyo.

Baca juga: Tina Toon Minta Pemprov DKI Keruk Sungai di Jakarta Utara untuk Cegah Banjir