Darurat Pengelolaan Sampah, Anggota DPRD DKI Dukung Pemprov Bikin "Pulau Sampah" di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mendukung wacana "pulau sampah" yang digagas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Lukman menilai, upaya pembentukan "pulau sampah" di Kepulauan Seribu itu bisa menjadi solusi dari persoalan krisis pengelolaan sampah di Jakarta.

"Darurat pengelolaan sampah di Jakarta ini mengkhawatirkan. Apalagi TPST Bantargebang diprediksi sudah tidak dapat menampung dan mengelola sampah pada tahun 2025 karena over kapasitas," kata Lukman dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Mau Bikin Pulau Sampah, Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Menurut Lukman, Jakarta membutuhkan lokasi strategis tempat pemrosesan akhir (TPA) terbaru agar dapat mengelola sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.

"Jakarta tentunya membutuhkan segera lokasi baru yang jauh dan aman dari permukiman warga," ucap dia.

Lukman berujar, persoalan sampah di Jakarta menjadi masalah serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta telah berupaya maksimal untuk menyosialisasikan program pengurangan sampah, mulai dari pemilahan dan mengurangi produksi sampah rumah tangga, serta memperbanyak bank sampah di tingkat RW dan Kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

"Tetapi, produksi sampah DKI Jakarta masih saja tinggi dan berada di angka 8.500 ton per hari," ucap Lukman.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai PAN itu menyebut, wacana pembangunan "pulau sampah" sudah dijalankan di negara-negara tetangga.

Baca juga: Ketahuan Buang Sampah di Luar Jam Operasional TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu, 12 Warga Didenda

"Singapura yang wilayahnya lebih kecil dari Jakarta saja punya Pulau Semakau sebagai tempat pembuangan sampah akhir yang terbukti efektif dalam mengelola sampah," kata dia.

Selain Singapura, ada beberapa negara lain yang terlebih dahulu mempunyai "pulau sampah", yakni Pulau Yumenoshima di Jepang, Pulau Nanjido di Korea Selatan, dan Pulau Thilafushi di Maladewa.

Lukman pun meminta Pemprov DKI merealisasikan wacara itu sebagai solusi pengelolaan sampah jangka panjang 50-100 tahun sebelum TPST Bantargebang over capacity.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut, ide "pulau sampah" tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.

"Itu kan ide Pemda DKI untuk mencari tempat, tempat enggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Nantinya, kata Heru, wilayah aglomerasi yang terdiri dari Daerah Khusus Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang bisa membuang sampah di pulau tersebut.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Buang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu di Luar Jam Operasional Dikenakan Denda

Heru menyebut "pulau sampah" akan dibangun demi keberlangsungan hidup masyarakat 100 tahun ke depan untuk kebutuhan air bersih.

"Ini kan untuk keberlangsungan 50 tahun 100 tahun Jakarta, sekarang sampah saja sudah naik terus kan, penduduk juga semakin naik (banyak)," imbuh dia.

Pemprov DKI ingin meniru berbagai negara yang sudah lebih dulu mengelola sampah dengan pendekatan ramah lingkungan.

"Di negara lain yang sukses tidak cemarkan, ada di Jepang, ada di Korea, Maldives, ada di Singapura, kita tinggal contoh itu," kata dia.