Jakarta Disebut Hadapi Kemunduran Usai Lepas Status Ibu Kota, Ketua DPRD: Stop Menebar Ketakutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta semua pihak tidak pesimistis terhadap kemajuan Jakarta setelah status ibu kota lepas dan menjadi daerah khusus.

Prasetyo menyakini, Jakarta akan tetap maju dan menjadi pusat perekonomian serta bisnis setelah lepas dari status Ibu Kota. Dia berharap tidak ada pihak yang menebar ketakutan.

"Jadi ketika ada narasi akan terjadi kemunduran dan berpotensi ini itu, saya kira realistis saja, Jakarta akan tetap maju sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Jadi setop menebar ketakutan," ujar Pras, sapaan Prasetryo, dikutip dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke IKN, Jakarta Hadapi Kemunduran, Sekolah Susah Cari Siswa

Pras mengatakan, ia telah mengetahui garis besar dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta tahun 2025-2045.

"Di situ (RPJPD) jelas bagaimana kepala daerah harus menjalankan pemerintahan dan pembangunan untuk membawa Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan bisnis nasional sampai global," jelasnya.

Pras optimistis mengenai masa depan Jakarta. Sebab, pembangunan Jakarta tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya rencana.

"Jadi, membangun Jakarta itu enggak bisa suka-suka," kata dia.

Sebelumnya, Kota Jakarta diprediksi akan mengalami kemunduran kota atau inner city decline pasca tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Baca juga: “Gubernur Ideal adalah Orang yang Mengerti Persoalan Jakarta Setelah Tidak Lagi Jadi Ibu Kota”

Di sisi lain, fenomena kemunduran aktivitas di pusat kota tersebut akan diikuti dengan pesatnya perkembangan daerah-daerah penyangganya.

Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) International Emil Elistianto Dardak menuturkan, meski berkembangnya daerah penyangga sebagai hal yang baik, perkembangan kota-kota pinggiran Jakarta juga membawa konsekuensi lain.

Hal ini karena Jakarta masih harus membiayai penanganan banjir dan melakukan ekspansi fasilitas transportasi publik.

"Karena itu, Jakarta harus tetap dijaga agar tetap relevan meski tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara,” kata Emil saat acara Urban Dialogue bertema “Jakarta Menuju Kota Global: Tantangan dan Solusi” yang diadakan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Jakarta, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Emil menambahkan, meski jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak sampai 100.000 orang, dipastikan business process-nya akan membawa dampak baik signifikan maupun tidak.

Salah satu efek nyata penurunan aktivitas di Jakarta nantinya adalah sekolah-sekolah semakin sulit untuk mencari siswa karena sebagian besar masyarakat, termasuk pasangan usia muda lebih memilih tinggal di daerah penyangga kota karena harga rumahnya masih terjangkau.

Tren beralihnya minat masyarakat yang dahulu ke Jakarta untuk berbelanja di mall, tetapi sekarang lebih memilih nge-mall di kawasan pinggiran kota juga menjadi dampak dari fenomena kemunduran pusat kota.