Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang: Masak Pak Jokowi Enggak Bisa Tertibkan PKL?

Kompas.com - 17/07/2013, 16:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pedagang Blok G Pasar Tanah Abang menilai pemerintah kurang ketat mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL). Dari kacamata pedagang, pemerintah kalah dari preman.

"Kalau orang (pengelola) pasar tidak bisa, kan ada yang lebih tinggi. Termasuk Pak Jokowi, masak suruh menertibkan enggak bisa," kata Abdul (61), pedagang Blok G Lantai 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Pria asal Pekalongan yang sudah 20 tahun berdagang ini mengatakan, jumlah PKL mulai menggila sejak dua tahun terakhir. Tahun 2008, para pedagang diperbolehkan menggelar dagangannya di badan jalan, dua bulan sebelum Lebaran.

Namun, sudah dua tahun terakhir ini para pedagang musiman tersebut berubah jadi PKL yang menjamur setiap hari. Setiap tahun jumlahnya semakin banyak dan semakin memadati jalanan di kawasan Tanah Abang. "Karena tidak ada yang melarang, terlalu dibebasin," ujar Abdul.

Abdul bukan tidak mengerti soal berdagang di badan jalan itu melanggar aturan. Namun, ia memastikan aturan hanyalah tetap menjadi aturan, jika tidak ada sanksi tegas. Ia merasa heran dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan PKL berjualan mulai pukul 10.00.

"Tadinya bersih itu (jalan). Ya, memang dari DKI ada mobil Satpol PP yang berjaga, (tetapi) pedagang boleh buka entar jam 10.00, he-he-he," kata Abdul setengah berbisik.

Ia sendiri tidak tahu mengapa PKL diperbolehkan menggelar lapaknya sejak pagi hari. Menurutnya, pemerintah seharusnya punya rencana jauh-jauh hari untuk sosialisasi relokasi PKL sehingga pada bulan Ramadhan, PKL bisa menempati kios yang disediakan.

Namun, karena pemerintah terlambat melakukan relokasi, sebagai sesama pedagang, ia pun mengaku sayang jika harus pindah lokasi. Apalagi sebagian PKL itu memperoleh modal usahanya dari utang.

"Kalau mau pembersihan, habis Lebaran total-tal. Kalau sekarang berani mati deh, urusannya buat anak-cucu. Dengar rencana relokasi, mereka sudah panik, bisa perang," ujarnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya memindahkan PKL di Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang. Pemprov DKI memprioritaskan relokasi untuk PKL yang memiliki KTP Jakarta. Adapun PKL yang tak memiliki KTP Jakarta akan diundi untuk menempati lapak yang tersedia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com