Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Yonathan Pasodung, jumlah itu menyusut dari rencana awal, yaitu 33 kampung. Penyusutan itu, menurut Yonathan, terjadi karena ada sengketa lahan.
"Sekarang semua SK Gubernurnya sudah selesai. Kalau di peraturan gubernur namanya program penataan kampung kumuh di 27 lokasi yang tersebar di lima wilayah kota," kata Yonathan, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Sebanyak 27 kampung itu telah disurvei oleh tim evaluasi, yang dipimpin oleh para wali kota. Tim evaluasi dibantu oleh suku dinas perumahan dalam melaksanakan program Pekerjaan Sarana Umum (PSU). Warga dapat memperbaiki sendiri rumah dan lingkungan mereka di bawah bimbingan suku dinas.
Tim evaluasi juga akan mengelola anggaran renovasi, yang nilainya Rp 54 juta untuk setiap kepala keluarga. Sementara warga menyiapkan konsep soal tata kampung mereka. Pemprov DKI sendiri telah menyiapkan setidaknya sepuluh desain kampung untuk dipilih warga.
Jika program penataan kampung kumuh ini berjalan lancar, Pemprov DKI akan mempertimbangkan melaksanakan program serupa di lokasi lain pada 2014.
"Nanti terciptalah yang namanya penataan kampung kumuh. Filosofinya kurang lebih sama dengan bedah rumah, tapi ini lebih menata ke lingkungannya," ujar Yonathan.
Berikut ini adalah 27 kampung yang masuk program renovasi tersebut.
Jakarta Pusat: Kemayoran, Petojo, Galur, Tanah Tinggi, Karang Anyar, Bungur, Cempaka Putih, Kebon Sirih, Bendungan Hilir, Utan Panjang.
Jakarta Barat: Tambora, Kali Anyer, Kapuk.
Jakarta Utara: Tanjung Priok, Semper Barat, Tugu Utara, Cilincing, Pejagalan, Marunda, Pademangan Timur.
Jakarta Selatan: Petogogan, Gandaria, dan Pasar Minggu.
Jakarta Timur: Klender, Jatinegara, Cipinang Besar Selatan, Pisangan Timur.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
