"Kalau brengsek, enggak ngerti aturan, ya ganti saja. Siapa? ya operatornya-lah," tegas Pristono usai mendampingi Gubernur DKI Joko Widodo di acara Mudik Bersama Gratis oleh Jasa Raharja, Senayan, Jakarta pada Kamis (1/8/2013).
Sejak lama pihaknya telah memberikan pilihan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk melakukan dua hal selain mengganti operator Metromini, yakni memperbaiki manajemen atau bergabung bersama Badan Usaha Milik Daerah. Tapi, opsi-opsi tersebut tidak kunjung dilakukannya.
Jika faktor ketiadaan biaya menjadi alasan para operator Metromini tidak memperbaiki kelaikan fisik dan administratifnya, Udar mengaku Pemerintah Provinsi DKI tidak berniat memberi subsidi kepada mereka. Pasalnya, sebuah perusahaan menjadi operator memiliki syarat khusus.
"Tidak ada subsidi. Kalau mau jadi operator Metromini ya harus ada syarat-syaratnya. Salah satunya ada dana, kalau enggak ada ya ganti," ujarnya.
Udar menjelaskan, kebobrokan kepengurusan Metromini terlihat dari data penegakan hukum beberapa waktu terakhir. Ada 126 armada Metromini yang tidak memenuhi syarat administratif. Dari jumlah tersebut, 40 unit diketahui tidak laik jalan dan terpaksa distop aktifitas operasinya.
"Kita memang tugasnya menegakan aturan. Kala u mereka tidak terima, demo, silakan. Tapi tolonglah, perbaiki diri (Metromini)," lanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.